Presiden Jokowi: Partisipasi Tax Amnesty di Kalimantan Masih Rendah

Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Balikpapan Senin sore (5/12), Presiden mengaku kecewa dengan rendahnya partisipasi tax amnesty di Kalimantan. Padahal Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi industri

unggulan seperti di Kalimantan Timur.

“Ayo wajib pajak ikut dalam tax amnesty, jangan ragu. Saya tidak menakut-nakuti, nanti setelah periode ketiga berakhir denda yang harus dibayar akan lebih besar,” beber Jokowi di hadapan 3000 wajib pajak di Kalimantan, Senin sore (5/12/2016).

Selain itu, Jokowi juga memaparkan akan pentingnya keikutseertaan tax amnesty dan penerimaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Harapannya setelah ini tingkat partisipasi wajib pajak di Kalimantan akan meningkat hingga Desember 2016. Saya keliling karena saya tahu potensinya besar,” ucapnya.

Dalam sosialisasi tax amnesty itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan tingkat partisipasi WP pertambangan mineral dan batu bara di Kalimantan juga tercatat lebih rendah dibandingkan Jawa, yaitu 14,8% dari 2.662 wajib pajak.

“Kalau di Jawa tingkat partisipasinya mencapai 19,7% dengan jumlah WP pemegang IUP sebanyak 101. Saya yakin waktu batu bara booming, banyak harta yang tidak dilaporkan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dalam menggali potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan batu bara diperlukan pendekatan persuasif dari petugas pajak daerah.

“Saling percaya saja karena pajak itu tidak menyeramkan, jadi kalau ada yang kurang dalam laporan ya ditegur. Begitu saja, jadi tidak ada penanganan khusus hanya pendekatannya harus baik-baik,” ungkap mantan Kepala Kanwil DJP Kaltim.