Lupa Prabowo Teman Raja Jordan
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 05/03/2026
Dalam beberapa pekan terakhir, sikap Indonesia di forum Board of Peace (BoP) dan posisi pemerintah terhadap konflik di Timur Tengah—terutama Iran—menjadi sorotan tajam aktivis dan pengamat Muslim. Kritikan kerap menyiratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bertindak “tanpa peta”.
Seolah-olah tidak memahami kompleksitas geopolitik kawasan yang sarat sejarah dan nuansa agama. Klaim ini tentu terlalu menyederhanakan realitas.
Prabowo bukan pengambil keputusan yang baru belajar tentang Syam di meja hijau. Istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan analisis kebijakan hanya dari dokumen, laporan akademik, dan data statistik.
Banyak pengkritik berasumsi bahwa keputusan tentang Timur Tengah semata-mata berbasis teori dan laporan intelijen sekunder. Faktanya, Prabowo memiliki akses langsung ke informasi dan perspektif yang jarang dimiliki siapa pun di Indonesia.
Ialah kedekatannya dengan Raja Abdullah II dari Yordania sejak masa muda. Kedekatan itu memberikan pengalaman unik yang tidak bisa digantikan oleh analisis di meja hijau.
Persahabatan ini lebih dari sekadar hubungan formal antarnegara. Ia (raja Jordan) membuka akses eksklusif ke insight pertama tentang dinamika Timur Tengah. Termasuk terdahap strategi diplomasi regional, dan sensitivitas budaya yang sering hilang dalam laporan publik.
Raja Abdullah II, yang (konon) berdarah keturunan Nabi Muhammad Saw., memberi perspektif historis dan simbolik yang kaya. Persahabatan itu membantu Prabowo menilai isu-isu seperti konflik Palestina dan peran Iran. Termasuk menilai keseimbangan kekuatan regional dengan konteks yang nyata. Bukan sekadar teori.
Pendekatan ini memungkinkan Prabowo memahami realitas secara praktis. Bukan sekadar membayangkan peta geopolitik di atas kertas.
Ia bisa bertanya, berdiskusi, dan menafsirkan pengalaman langsung seorang pemimpin yang mengelola ketegangan nyata di kawasan yang sama. Ini adalah bentuk pembelajaran strategis yang jauh lebih bernilai dibanding analisis di meja hijau semata.
Perbedaan pendapat tentu wajar dan sehat dalam demokrasi. Kritik terhadap kebijakan luar negeri Indoensia penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Namun, meremehkan pengalaman dan perspektif yang dimiliki Presiden Prabowo juga berlebihan. Menganggap keputusan politik Indonesia di Timur Tengah sebagai produk “kebutaan geopolitik” sama saja mengabaikan modal sosial dan diplomatik yang dimiliki Presiden.
Publik sebaiknya menilai bukan hanya apa yang terlihat di permukaan. Seperti dari pernyataan resmi, forum internasional, atau posisi di BoP. Tapi juga akses, pengalaman, dan jaringan strategis yang membentuk keputusan tersebut.
Dalam diplomasi, peta tak selalu tergambar di kertas. Kadang, peta itu terletak pada relasi, pengalaman, dan kemampuan menafsirkan informasi yang tak tertulis.
Pada titik ini, Presiden Prabowo memiliki peta itu. Bahkan jika sebagian pihak lupa atau memilih mengabaikannya.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.