Indonesia Digital-Statecraft
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 16/04/2026
Indonesia berada pada fase transisi penting dalam tata kelola negara. Dari birokrasi konvensional menuju Digital-Statecraft.
Ialah model negara yang menjadikan integrasi data, sistem digital, dan pengambilan keputusan berbasis algoritmik sebagai inti kebijakan publik. Dengan posisi sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia—sekitar peringkat 16–17 secara nominal dan masuk G20, serta sekitar 7 besar dunia dalam paritas daya beli (PPP)—Indonesia memiliki skala geopolitik dan ekonomi yang besar. Namun belum sepenuhnya memiliki sistem pengambilan keputusan negara yang real-time dan terintegrasi.
Fondasi Digital-Statecraft di Indonesia sebenarnya sudah mulai terbentuk. Pemerintah mengembangkan Satu Data Indonesia sebagai kerangka integrasi data nasional. Memperluas digitalisasi layanan publik melalui OSS-RBA. Dukcapil digital. Hingga transformasi sistem bantuan sosial yang bergerak dari DTKS menuju DTSEN.
Di level daerah, inovasi seperti e-budgeting, smart city dashboard, hingga sistem perencanaan berbasis indikator kinerja mulai diterapkan. Bahkan di sektor spesifik, muncul pendekatan berbasis data seperti dashboard komoditas pangan, indeks pembangunan wilayah, dan sistem pemetaan prioritas anggaran.
Tantangan utama Indonesia bukan pada ketiadaan sistem digital, melainkan pada fragmentasi dan rendahnya interoperabilitas data. Banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih bekerja dalam “pulau data” masing-masing.
Akibatnya, kualitas pengambilan keputusan negara belum sepenuhnya berbasis satu sistem terpadu. Policy cycle—mulai dari deteksi masalah, analisis, hingga eksekusi—masih sering memerlukan waktu panjang dan bergantung pada koordinasi manual serta diskresi birokrasi.
Jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura, Estonia, Korea Selatan, dan sebagian inisiatif Tiongkok, Indonesia masih berada pada tahap “intermediate digital governance”. Singapura, misalnya, telah mengintegrasikan data lintas sektor untuk perencanaan kota dan transportasi berbasis simulasi digital.
Estonia mengoperasikan hampir seluruh layanan publik secara end-to-end digital dengan identitas digital tunggal. Negara-negara tersebut telah menjadikan data bukan sekadar alat administrasi. Tetapi sebagai “sistem saraf pusat” negara.
Dalam kerangka Digital-Statecraft, negara modern tidak lagi hanya menjalankan kebijakan. Tetapi mengorkestrasi sistem berbasis data untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya publik secara presisi dan adaptif.
Ini mencakup smart budgeting, real-time policy monitoring, hingga distribusi bantuan berbasis data dinamis.
Ke depan, tantangan Indonesia bukan sekadar memperluas digitalisasi layanan. Melainkan membangun integrasi data nasional yang benar-benar operasional dalam pengambilan keputusan strategis.
Tanpa itu, Indonesia berisiko mengalami digitalisasi parsial. Modern di tampilan, tetapi masih lambat di inti sistem.
Dengan skala populasi besar, kompleksitas geografis tinggi, dan ketimpangan wilayah yang nyata, keberhasilan Indonesia dalam mempercepat Digital-Statecraft akan menentukan apakah ia menjadi kekuatan menengah yang stagnan atau kekuatan besar yang adaptif dan presisi di abad ke-21.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.