Polugri Indonesia vs Islam Trans Nasional

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 27/03/2026

Kebijakan politik luar negeri (polugri) Indonesia dalam isu dunia Islam kerap memicu respons keras di dalam negeri. Fenomena ini bukan sekadar perbedaan sikap politik. Melainkan benturan antara pendekatan negara-bangsa yang diplomatik dengan ideologi Islam transnasional yang lintas batas dan cenderung absolut.

Sejak era Soekarno, Indonesia memegang prinsip bebas aktif. Dalam isu Palestina, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan melalui solusi dua negara. Menggunakan jalur diplomasi di forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam.

Pendekatan ini berangkat dari logika state-centric. Mengedepankan stabilitas, legitimasi internasional, dan solusi jangka panjang yang realistis.

Namun di dalam negeri, respons publik tidak tunggal. Survei LSI dan PPIM UIN Jakarta menunjukkan lebih dari 80% masyarakat Indonesia memiliki solidaritas kuat terhadap Palestina.

Meski demikian, terdapat perbedaan tajam dalam preferensi solusi. Sebagian mendukung diplomasi. Sebagian lain cenderung menerima narasi perlawanan total. Bahkan hingga gagasan khilafah.

Perbedaan ini tidak lepas dari pengaruh kelompok dan jaringan Islam transnasional di Indonesia. Yang dimaksud di sini antara lain: Ikhwanul Muslimin dan jejaringnya, Hizbut Tahrir (termasuk eks-HTI di Indonesia), jaringan Salafi-Wahabi, serta simpatisan ideologi Revolusi Iran.

Pemikiran Hassan al-Banna mendorong simpati terhadap Hamas dengan narasi jihad global. Sementara itu, gagasan Taqiuddin an-Nabhani secara eksplisit menolak sistem negara-bangsa dan menawarkan khilafah sebagai solusi tunggal.

Pengaruh ini tidak kecil. Studi PPIM (2020–2022) menunjukkan meningkatnya eksposur pelajar dan mahasiswa terhadap narasi keagamaan transnasional melalui media digital.

Sebagian memang kecil secara kuantitatif. Tetapi signifikan dalam membentuk opini keras di ruang publik. Terutama di media sosial.

Dalam praktiknya, dorongan ideologis ini kerap berseberangan, bahkan berpotensi melemahkan legitimasi dan efektivitas kebijakan poitik luar negeri Indonesia.

Dalam isu Iran, polarisasi serupa terjadi. Sebagian kelompok mengagungkan Iran sebagai simbol perlawanan terhadap Amerika Serikat. Sementara jaringan Salafi yang beririsan dengan pengaruh Arab Saudi membangun sentimen anti-Iran berbasis sektarian.

Indonesia tetap mengambil posisi netral dan de-eskalatif. Sikap ini kerap dipersepsikan sebagai “tidak tegas”. Dianggap tunduk pada kepentingan AS.

Mengapa sebagian elemen di Indonesia begitu tajam menolak kebijakan negara?

Secara teoritik, ini dapat dijelaskan melalui benturan antara konsep nation-state dan global ummah. Negara bekerja dengan logika kompromi dan diplomasi. Sedangkan ideologi transnasional membawa klaim kebenaran universal yang cenderung non-kompromistis.

Fragmentasi otoritas keagamaan memperkuat dinamika ini. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah cenderung mendukung pendekatan moderat. Sebaliknya, kelompok dengan afiliasi global lebih mudah mengadopsi narasi ideologis keras. Terutama diperkuat oleh media sosial yang menciptakan ruang gema (echo chamber).

Akibatnya, setiap kebijakan polugri Indonesia yang berbasis diplomasi—seperti solusi dua negara atau netralitas dalam konflik Iran–AS—mudah dipersepsikan sebagai kompromi terhadap prinsip ideologis. Pro AS.

Kritik keras pun muncul. Bahkan penolakan.

Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal keberpihakan. Melainkan soal pertarungan cara pandang. Antara diplomasi negara dan ideologi transnasional dalam mendefinisikan makna solidaritas umat.

Sikap kelompok idiologi Islam transnasional ini bahkan bisa dikatakan dalam titik tertentu memperlemah agenda polugri Indonesia. Melalui jejaring pendukungnya di Indonesia.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.