Digital Demography
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 26/03/2026
Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pendataan penduduk yang masih manual. Proses input data di tingkat RT, RW, dan desa sebagian besar masih berbasis kertas atau spreadsheet lokal, yang memicu duplikasi, kesalahan, dan keterlambatan informasi.
Dampaknya terasa pada berbagai sektor. Penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penanganan bencana sering tertunda atau tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu menyoroti pengalaman ini. Menekankan bahwa data yang tidak terpadu dan tidak real-time menyulitkan pemerintah untuk mengambil keputusan cepat dan akurat.
Solusi yang logis adalah Digital Demography. Sistem data demografi nasional yang real-time, terstandar, dan terintegrasi.
Konsep ini memungkinkan input data dari RT, diverifikasi di tingkat desa dan kecamatan, dan langsung tersentral ke server pusat. Sistem ini dapat mendeteksi double NIK, kesalahan format, dan duplikasi, sehingga data bersih sejak awal tanpa menumpuk atau salah entri.
Semua panduan input disediakan melalui aplikasi. Sehingga tidak perlu pelatihan manual besar-besaran untukmengoperasikannya. Cukup dengan mengikuti petunjuk digital yang interaktif.
Indonesia sebenarnya sudah hampir siap secara infrastruktur teknologi informsi: 100%. Dari sekitar 84.000 desa/kelurahan, lebih dari 95–96% sudah memiliki akses internet. Minimal melalui jaringan seluler.
Hanya sekitar 2.100–2.500 desa yang masih blankspot. Sebagian besar berada di wilayah terpencil dengan jumlah penduduk relatif sedikit.
Dengan mayoritas desa sudah terjangkau internet, masyarakat mayoritas bisa langsung berpartisipasi dalam sistem digital ini menggunakan ponsel.
Biaya pembangunan Digital Demography nasional relatif efisien. Diperkirakan ±Rp210–370 miliar untuk pengembangan sistem, server cloud, integrasi antarinstansi, dan dashboard pemantauan. Biaya pemeliharaan tahunan diperkirakan Rp20–40 miliar.
Ini jauh lebih hemat dibandingkan biaya sensus manual atau kerugian akibat data yang tidak akurat di berbagai program publik.
Keuntungan sistem ini nyata. Data yang bersih dan real-time memungkinkan skoring kebutuhan masyarakat. Termasuk keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, atau yang berisiko sakit kronis.
Penyaluran bantuan sosial dan layanan publik pun menjadi tepat sasaran, efisien, dan transparan.
Tidak hanya teori, banyak sektor lain di Indonesia telah membuktikan efektivitas digitalisasi data. Dari sistem kependudukan, layanan kesehatan, hingga pendidikan, teknologi telah berhasil meningkatkan akurasi, mempercepat proses, dan mengurangi beban administrasi.
Dengan demikian, Digital Demography bukan sekadar inovasi. Tapi kebutuhan strategis untuk memastikan kebijakan publik berbasis bukti, cepat, dan inklusif.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.