Skoring Digital Prioritas APBN

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 09/05/2026

APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah cermin prioritas nasional.

Masalahnya, selama ini penganggaran di Indonesia masih sering dipengaruhi kompromi politik. Ego sektoral. Logika “serapan anggaran”.

Akibatnya, program yang besar secara administratif belum tentu besar dampaknya bagi rakyat.

Pada 2025, total belanja negara mencapai sekitar Rp3.621 triliun. Anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Perlindungan sosial lebih dari Rp500 triliun. Besarnya angka itu belum otomatis menjamin efektivitas pembangunan.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem Skoring Digital Prioritas APBN.

Gagasannya sederhana: seluruh program negara dinilai berdasarkan skor berbasis data. Penilaian mencakup dampak ekonomi, urgensi sosial, jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, risiko korupsi, serta dampak jangka panjang.

Setiap usulan program yang masuk otomatis memperbarui urutan prioritas nasional berdasarkan skor yang dihasilkan sistem. Dengan demikian, prioritas anggaran menjadi dinamis, adaptif, dan lebih objektif.

Skoring tersebut dapat disusun berdasarkan enam prioritas utama negara.

Pertama, anggaran mandatory. Negara tetap harus memenuhi kewajiban dasar seperti gaji ASN, pembayaran utang, transfer daerah, dan amanat konstitusi pendidikan 20 persen APBN. Ini adalah fondasi stabilitas fiskal.

Kedua, infrastruktur darurat. Prioritas diberikan pada fasilitas publik yang rusak dan langsung memengaruhi produktivitas masyarakat. Seperti irigasi, sekolah, puskesmas, jalan distribusi, bendungan, dan jaringan air bersih.

Infrastruktur dasar semacam ini sering memberi dampak ekonomi lebih cepat dibanding proyek prestise.

Ketiga, inovasi penyelenggaraan pendidikan. Selama ini belanja pendidikan besar, tetapi mutu belajar masih tertinggal. Indonesia masih menghadapi persoalan literasi, kualitas guru, dan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja. Reformasi tata kelola pendidikan harus menjadi prioritas strategis.

Keempat, inovasi pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan tidak cukup hanya membangun rumah sakit. Negara perlu memperkuat layanan primer, digitalisasi kesehatan, distribusi tenaga medis, serta pencegahan penyakit. Investasi kesehatan adalah investasi produktivitas nasional.

Kelima, social safety net. Program seperti PKH dan bantuan pangan penting menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Namun bantuan sosial harus tepat sasaran dan berbasis data agar tidak berubah menjadi beban fiskal permanen.

Keenam, growth engine. Negara harus memprioritaskan sektor dengan dampak ekonomi terbesar: pangan, manufaktur, hilirisasi, energi, logistik, dan ekonomi digital. Negara maju lahir dari produktivitas dan industrialisasi, bukan sekadar konsumsi.

Pendekatan ini sejalan dengan teori evidence-based policy dan performance-based budgeting. Kebijakan publik harus ditentukan oleh data dan hasil nyata. Bukan semata kompromi politik.

Indonesia membutuhkan APBN yang lebih cerdas. Bukan hanya besar anggarannya. Melainkan tepat prioritasnya.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.