Tedy: Offside, Kewenangan, Kebugaran
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 04/05/2026
Figur Tedy Indra Wijaya belakangan menjadi sorotan. Ia dianggap “ada di mana-mana” dalam berbagai aktivitas pemerintahan.
Kritik pun mengemuka. Apakah ini bentuk “offside” dalam kekuasaan. Atau sekadar konsekuensi logis dari peran, usia, dan gaya kerja?
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, fungsi penghubung antara presiden dan kabinet secara formal dijalankan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab). Tugas utamanya meliputi menyiapkan bahan sidang kabinet, mengelola agenda presiden, menyampaikan arahan kepada kementerian, serta memantau pelaksanaan kebijakan.
Posisi ini menjadikan Sekretariat Kabinet sebagai simpul koordinasi strategis. Bukan pengambil keputusan. Tetapi pengendali arus informasi dan proses.
Dalam teori administrasi publik, peran ini dikenal sebagai gatekeeping coordination. Ialah kemampuan mengatur apa yang sampai ke pengambil keputusan.
Riset Thomas (2019) menunjukkan bahwa aktor dengan akses langsung ke kepala pemerintahan dapat memengaruhi hingga 60–70% prioritas agenda. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal dalam penetapan kebijakan. Inilah yang menjelaskan mengapa posisi penghubung sering terlihat sangat berpengaruh.
Dari perspektif ini, kehadiran intens dalam berbagai kegiatan bukanlah anomali. Melainkan konsekuensi struktural. Namun, frekuensi tinggi tersebut mudah ditafsirkan sebagai dominasi akses.
Kritik bahwa seseorang “menguasai saluran ke presiden” seringkali berangkat dari persepsi ketimpangan akses. Bukan semata pelanggaran aturan.
Faktor usia dan kebugaran turut memperkuat persepsi tersebut. Data OECD (2022) menunjukkan bahwa pejabat publik berusia di bawah 45 tahun memiliki mobilitas kerja hingga 30% lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lebih senior. Dalam konteks agenda presiden yang padat—rapat, kunjungan, dan koordinasi lintas sektor—kapasitas fisik menjadi faktor pendukung visibilitas.
Namun, kebugaran bukan faktor utama. Literatur manajemen publik menekankan konsep agile governance, di mana kecepatan kerja ditentukan oleh kombinasi akses langsung, tim yang responsif, dan pemangkasan rantai birokrasi. Model ini dapat meningkatkan efisiensi koordinasi hingga 40% dibandingkan sistem konvensional.
Latar belakang militer juga kerap diasosiasikan dengan efektivitas. Meski tidak memberi kewenangan tambahan dalam struktur sipil, pengalaman tersebut membentuk disiplin, kecepatan eksekusi, dan orientasi hasil. Ini memperkuat kesan bahwa suatu figur bekerja lebih cepat dan hadir di banyak titik.
Apakah kritik terhadap Tedy sekadar framing politik? Tidak sepenuhnya.
Kritik tersebut memiliki dasar pada realitas bahwa fungsi penghubung memang strategis dan berpotensi memusatkan akses. Namun, tuduhan “offside” menjadi berlebihan jika tidak disertai bukti pelampauan kewenangan formal.
Dengan demikian, fenomena ini lebih tepat dibaca sebagai pertemuan antara fungsi struktural Sekretariat Kabinet, gaya kerja personal, dan persepsi politik.
Tedy mungkin bukan “offside”. Melainkan berada di titik di mana akses, peran koordinasi, dan kebugaran bertemu. Kombinasi yang hampir selalu menarik perhatian dalam dinamika kekuasaan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.