Perubahan Arsitektur Komunikasi Presiden?
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 28/4/2026
Reshufle kabinet Presiden Prabowo tanggal 27 April 2026 bukan agenda tunggal pembenahan komunikasi. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, arsitektur komunikasi pemerintah sedang dibenai.
Muhammad Qodari diplot sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Hasan hasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Bisa dibaca Muhammad Qodari diperankan sebagai penerjemah narasi (dengan kemampuan framing opini). Hasan Nasbi berperan sebagai amplifier strategis (penguat dan penyebar narasi).
Apa masalah komunnkasi kebijakan Presiden Prabowo selama ini?.
Kelemahan utama komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto bukan terletak pada kurangnya kanal atau volume suara. Melainkan pada struktur produksi narasi.
Dalam banyak isu strategis, pemerintah tampak memiliki banyak “amplifier”. Tetapi minim “produsen” dan “penerjemah” narasi kebijakan. Akibatnya, ruang publik dipenuhi gema, namun miskin substansi.
Data menunjukkan konteks ini semakin krusial. Laporan We Are Social (2024) mencatat lebih dari 77% pengguna internet Indonesia aktif di media sosial. Rata-rata waktu penggunaan lebih dari 3 jam per hari.
Artinya, pembentukan opini publik berlangsung sangat cepat dan kompetitif. Dalam ekosistem seperti ini, keterlambatan beberapa jam saja dapat membuat narasi publik dikuasai pihak lain.
Namun, masalah utama justru berada di hulu. Produksi narasi kebijakan—yang seharusnya melibatkan teknokrat, akademisi, dan analis—tidak terintegrasi dalam siklus komunikasi harian.
Teori komunikasi politik dari Brian McNair menekankan bahwa keberhasilan komunikasi bukan hanya soal distribusi pesan. Tetapi kemampuan membangun narasi yang koheren dan berulang. Tanpa basis argumen yang kuat, pesan kehilangan daya tahan dalam debat publik.
Contoh konkret terlihat pada isu harga pangan. Pada saat harga beras naik pada 2024–2025, data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi beras sempat menjadi kontributor utama inflasi pangan.
Namun respons komunikasi awal dari pemerintah cenderung normatif— “stok aman” dan “terkendali”—. Tanpa penjelasan rinci mengenai sebab, durasi, dan dampak. Kekosongan ini membuka ruang bagi spekulasi dan framing negatif.
Begitu pula dalam kasus Board of Peace, perjanjian tarif dengan AS, maupun isu-isu lain. Seperti penanganan MBG (makan bergizi gratis) dengan banyaknya siswa keracunan. Pemerintah terlambat menjelaskan konteks kebijakan yang diambil. Kontra narasi pihak lawan terlanjur menguasai panggung opini.
Di level tengah, fungsi penerjemah kebijakan juga lemah. Kebijakan yang kompleks tidak diubah menjadi narasi sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, terjadi jarak antara realitas kebijakan dan persepsi publik. Padahal, riset komunikasi publik menunjukkan pesan yang konkret dan berbasis dampak langsung lebih mudah diterima dan dipercaya.
Kekosongan di dua level ini kemudian diisi oleh amplifier: buzzer, relawan digital, dan komentator yang bekerja cepat namun sering tanpa fondasi argumen memadai. Mereka memperbanyak volume, tetapi tidak memperkuat kualitas.
Studi komunikasi krisis menunjukkan bahwa inkonsistensi pesan antar aktor dapat menurunkan kepercayaan publik secara signifikan.
Ironisnya, pemerintah tidak kekurangan sumber daya komunikasi. Yang kurang adalah orkestrasi: bagaimana pemikir, penerjemah, dan amplifier bekerja dalam satu sistem yang disiplin. Saat ini, energi terlalu besar di hilir, terlalu kecil di hulu.
Jika tidak diperbaiki, pola ini akan terus berulang: pemerintah selalu menjelaskan setelah isu membesar. Dalam politik modern, yang menentukan bukan siapa yang paling keras berbicara. Tetapi siapa yang paling awal dan paling rapi membangun narasi.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.