Prabowo, Maung dan Singapura

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 12/05/2026

Beredar tulisan propaganda tendensius menuding Prabowo Subianto boros. Dikarenakan membawa pesawat kepresidenan dan Maung ke Philippines. Lalu dalam tulisan itu membandingkannya dengan PM Singapore yang datang memakai penerbangan komersial.

Tulisan itu kuat secara emosi. Tapi kalau diuji secara konteks diplomasi dan ekonomi, banyak hal yang disederhanakan sampai misleading. Menyesatkan karena memberikan kesan yang tidak sepenuhnya benar.

Pertama soal narasi “Singapura datang sederhana karena tidak butuh pamer, Indonesia pamer karena tidak percaya diri”. Ini membandingkan dua hal beda konteks: protokoler dan kebutuhan negara.

Lawrence Wong datang ke KTT ASEAN dalam kapasitas negara yang memang punya kebiasaan diplomasi hemat dan efisien. Itu bukan “moral superiority”. Tetapi pilihan desain kebijakan.

Singapura negara kota, kecil, dengan sistem transportasi sangat terintegrasi. Cukup penggunaan Singapore Airlines yang juga bagian dari BUMN mereka sendiri.

Indonesia berbeda. Luas, kompleks, dan sering membawa delegasi besar. Termasuk unsur pengamanan, logistik, dan kendaraan operasional. Penggunaan pesawat kenegaraan dan pesawat angkut seperti Hercules bukan semata “gaya-gayaan”.

Tapi bagian dari kebutuhan mobilitas delegasi dan peralatan dalam skala negara kepulauan besar.

Presiden Soeharto bahkan membawa kapal perang ke Philippines. Ketika perhelatan KTT Asean bersamaan dengan Ancaman kudeta terhadap Presiden Philippines.

Kedua soal narasi utang Singapura Rp1.000 triliun lalu dijadikan dasar “harusnya rendah hati”. Ini juga keliru framing. Hubungan Indonesia–Singapura itu bukan relasi “utang pribadi ke tetangga”. Tetapi hubungan investasi, perdagangan, dan pembiayaan lintas negara.

Singapura adalah salah satu pintu utama investasi asing ke Indonesia. Termasuk lewat perbankan, sovereign fund, dan perusahaan swasta. Tanpa arus modal itu, banyak proyek infrastruktur dan industri Indonesia tidak berjalan.

Jadi ini bukan relasi “kreditor menekan debitur”, tapi simbiosis ekonomi. Indonesia butuh investasi, Singapura butuh penempatan modal yang stabil. Dua arah, bukan satu arah utang-moral.

Ketiga soal PT PAL Indonesia dan Maung. Narasi bahwa “Maung belum sepenuhnya Indonesia jadi tidak pantas dipamerkan” juga kurang tepat.

Maung justru contoh industrial policy. Sebuah kendaraan taktis yang dikembangkan untuk meningkatkan kandungan lokal dan kemandirian pertahanan.

Memang belum sempurna, tapi fungsi “pamer” di forum internasional seperti ASEAN bukan sekadar menunjukkan produk final. Tapi juga promosi kemampuan industri dan roadmap teknologi Indonesia.

Begitu juga PT PAL Indonesia—banyak negara ASEAN, termasuk Filipina, sudah menjadi pengguna atau mitra produk maritim Indonesia. Itu bagian dari diplomasi industri pertahanan. Bukan sekadar simbol kosong.

Philippines misalnya, memang pernah dan terus menjadi pasar serta mitra dalam kerja sama kapal dan teknologi maritim dengan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya “konsumen teknologi”. Tapi juga produsen di sektor tertentu.

Keempat, soal “kesederhanaan = kekuatan” juga tidak bisa dipukul rata. Dalam diplomasi, ada dua hal yang berjalan bersamaan: efisiensi dan simbol negara.

Negara besar tetap memakai protokol kenegaraan karena itu bagian dari keamanan, martabat institusi, dan standar internasional—bukan semata gaya hidup pemimpin. Apalagi Indonesia menemati posisi penting dakam global south. Termaduk di antara raksasa miiter dunia dalam suasana keregangan geopolitik.

Kesimpulannya, kritik dalam tulisan itu valid jika ditujukan pada transparansi dan efisiensi anggaran. Tapi ketika dicampur dengan perbandingan moral “si sederhana vs si pamer”, “si kreditor vs si berutang”, argumennya jadi jatuh ke simplifikasi dan bias persepsi.

Hubungan antarnegara, terutama dalam konteks ASEAN, jauh lebih banyak ditentukan oleh investasi, perdagangan, dan kepentingan strategis. Bukan sekadar cara seseorang turun dari pesawat.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.