Ekonomi Pancasila Prabowo
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 24/03/2026
Arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto semakin menunjukkan artikulasi konkret dari Ekonomi Pancasila. Ialah peran aktif negara untuk menjamin keadilan sosial, tanpa meniadakan dinamika pasar.
Pada fase awal (2024–2026), konsolidasi fiskal dan program menjadi fondasi penting. Kebijakannya tergambar menuju ekonomi Pancasila itu.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN 2025 sekitar Rp665 triliun (±20% dari total belanja negara). Program Sekolah Rakyat sebagai intervensi langsung bagi kelompok miskin mulai dikembangkan dengan anggaran sekitar Rp6,6 triliun. Menjangkau ribuan siswa dari keluarga rentan.
Selain itu, lebih dari 280 ribu sekolah telah mulai terdigitalisasi. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan capability ala Amartya Sen. Bahwa pemerataan akses pendidikan adalah kunci mobilitas sosial.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar kedua. Pemerintah menargetkan 40 juta penerima pada 2025. Meningkat hingga 82 juta pada 2029, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp70–120 triliun per tahun.
Secara ekonomi, ini bukan sekadar belanja sosial, tetapi stimulus konsumsi domestik. Dengan marginal propensity to consume (MPC) kelompok bawah yang tinggi (>0,9), setiap Rp1 triliun belanja dapat menghasilkan efek berganda pada ekonomi lokal.
Dalam kerangka Gary Becker, investasi gizi ini berpotensi meningkatkan produktivitas jangka panjang. Sekaligus menurunkan stunting yang saat ini masih di kisaran 21%.
Di sisi struktur ekonomi, penguatan koperasi dan UMKM menjadi kunci. Saat ini terdapat lebih dari 64 juta UMKM yang menyumbang sekitar 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja.
Upaya revitalisasi koperasi—termasuk koperasi desa (Koperasi Merah Putih)—bertujuan memperbaiki distribusi nilai tambah. Ini sejalan dengan pemikiran Douglass North bahwa institusi ekonomi menentukan distribusi kesejahteraan.
Secara makro, tantangan pemerataan masih nyata. Tingkat kemiskinan berada di sekitar 8,4% (±23 juta jiwa). Sementara rasio Gini berkisar 0,38.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5%, namun tanpa intervensi distribusi, pertumbuhan tersebut berisiko tidak inklusif. Di sinilah pendekatan ala John Maynard Keynes relevan: belanja negara diarahkan untuk memperkuat permintaan dan melindungi kelompok rentan.
Meski demikian, hasil kebijakan ini belum akan terlihat instan. Tahun-tahun awal masih fase konsolidasi.
Dampak nyata—penurunan kemiskinan yang lebih cepat, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi rakyat—diperkirakan mulai terlihat pada 2027–2029.
Dengan basis anggaran besar dan cakupan program yang luas, langkah ini menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila tidak berhenti sebagai konsep normatif.
Tantangan utamanya kini adalah konsistensi, efektivitas, dan tata kelola. Jika terjaga, arah ini berpotensi menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.