MBG: Pengalaman Fase Krisis

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 23/03/2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial paling ambisius di Indonesia. Program ini dirancang memperbaiki kualitas gizi anak sekaligus memberi dampak ekonomi melalui pembelian bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal.

Dalam praktiknya, MBG menghadapi fenomena yang dalam teori kebijakan publik dikenal sebagai implementation gap. Ialah kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Sejak diluncurkan pada 2025, sejumlah insiden keracunan makanan terjadi di berbagai daerah. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 5.000 siswa terdampak keracunan dalam sekitar 40–60 kejadian pada tahun pertama implementasi.

Beberapa insiden bahkan terjadi secara massal di tingkat sekolah atau kabupaten. Dalam beberapa kasus, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Sebagai respons, pemerintah melakukan evaluasi terhadap operasional dapur MBG. Sejumlah dapur didisiplinkan, sebagian dihentikan sementara operasinya untuk investigasi, dan lainnya diminta memperbaiki standar sanitasi serta prosedur pengolahan makanan.

Dalam evaluasi awal program, sekitar 79 dapur tercatat menerima sanksi administratif. Lebih dari 1.000 dapur sempat ditangguhkan sementara operasinya dalam proses audit sanitasi dan perbaikan standar keamanan pangan.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba memperbaiki aspek tata kelola yang menjadi titik rawan dalam implementasi program.

Fenomena ini menegaskan tantangan MBG bukan semata pada niat kebijakan. Melainkan pada kapasitas implementasi. Dalam literatur kebijakan publik, implementation gap sering muncul ketika kebijakan diluncurkan dalam skala besar sebelum infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan siap sepenuhnya.

Program MBG sendiri menargetkan distribusi makanan kepada puluhan juta anak setiap hari. Berarti ribuan dapur harus beroperasi secara serentak dengan standar keamanan pangan yang tinggi.

Pengalaman internasional menunjukkan fase krisis seperti ini lazim terjadi dalam program makan sekolah berskala nasional. Program makan sekolah di India, yang kini memberi makan lebih dari 100 juta siswa setiap hari, juga menghadapi sejumlah insiden keracunan pada tahap awal implementasi. Sebelum standar dapur dan sistem audit diperketat.

Pemerintah kemudian memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat standar sanitasi, dan melibatkan pengelola dapur profesional untuk produksi makanan skala besar.

Hal serupa juga pernah dialami Brazil ketika memperluas program makan sekolah nasionalnya. Pada tahap awal ekspansi, berbagai daerah menghadapi kendala logistik, standar dapur yang tidak seragam, serta lemahnya pengawasan distribusi makanan.

Reformasi dilakukan melalui regulasi baru yang memperkuat standar dapur, memperbaiki rantai pasok, dan mewajibkan sebagian bahan makanan dibeli dari petani lokal.

Pengalaman historis di berbagai negara menunjukkan pola yang relatif konsisten: fase krisis implementasi biasanya terjadi dalam dua hingga tiga tahun pertama program berskala nasional. Pada periode ini sering muncul masalah logistik, standar sanitasi, kapasitas dapur, dan kualitas pengawasan.

Setelah fase awal tersebut dilalui dan perbaikan kelembagaan dilakukan, program biasanya mulai stabil dan mampu berjalan lebih efektif.

Karena itu, pengalaman MBG saat ini dapat dibaca sebagai fase pembelajaran kebijakan. Tantangan yang muncul tidak selalu menandakan kegagalan program, tetapi menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola.

Jika evaluasi dilakukan secara konsisten dan transparan, fase krisis dalam dua hingga tiga tahun pertama ini justru dapat menjadi fondasi bagi sistem makan sekolah nasional yang lebih matang, aman, dan berkelanjutan bagi generasi Indonesia.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.