Ekonomi Politik MBG

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 29/01/2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih sering dibaca sebagai kebijakan gizi dan kesehatan anak. Pembacaan ini tidak salah, tetapi jauh dari lengkap.

Dalam skala anggaran dan desain implementasi, MBG sesungguhnya kebijakan ekonomi politik yang menentukan arah perputaran uang negara, struktur pasar pangan, serta siapa yang menikmati nilai tambah dari belanja publik. MBG bukan hanya soal memberi makan. Melainkan soal mendistribusikan kekuasaan ekonomi.

Dengan nilai anggaran mencapai ratusan triliun rupiah per tahun ketika berjalan penuh, MBG akan menjadi salah satu instrumen belanja negara terbesar. Dalam ekonomi politik, pertanyaan utama dari belanja sebesar itu bukan sekadar efektivitas administratif. Tetapi ke mana uang itu mengalir dan berapa lama ia tinggal di dalam negeri.

Pengalaman belanja publik pangan selama ini menunjukkan kecenderungan problematik. Sentralisasi pengadaan, dominasi vendor besar, dan ketergantungan pada bahan baku impor.

Struktur pengadaan terpusat membuat kebocoran ekonomi sulit dihindari. Data perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis. Seperti gandum, susu, daging olahan, dan bahan baku pangan industri.

Dalam skema pengadaan skala besar, impor ini sering menjadi pilihan karena dianggap lebih stabil dan seragam. Berbagai kajian memperkirakan pada model belanja pangan terpusat, sekitar 30–50 persen nilai belanja berpotensi bocor keluar negeri. Baik dalam bentuk impor langsung, logistik global, maupun repatriasi laba.

Akibatnya, multiplier effect belanja negara menjadi rendah. Berkisar di angka 1,2–1,4. Artinya setiap Rp1 triliun belanja hanya menciptakan tambahan aktivitas ekonomi sekitar Rp1,2–1,4 triliun.

MBG menawarkan peluang mengubah pola tersebut, dengan satu syarat kunci: berbasis produksi lokal. Jika belanja MBG diarahkan ke dapur produksi daerah dan bahan baku lokal, maka uang negara tidak berhenti pada satu entitas besar. Melainkan berputar di banyak tangan dalam wilayah yang sama.

Simulasi ekonomi regional menunjukkan belanja publik berbasis lokal dapat menghasilkan multiplier 2 hingga 3 kali lipat. Dengan asumsi konservatif multiplier 2, maka Rp100 triliun belanja MBG berpotensi menciptakan Rp200 triliun aktivitas ekonomi di daerah. Terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM pangan, dan jasa pendukung.

Di tingkat mikro, dampaknya lebih nyata. Dengan kebutuhan jutaan porsi per hari, MBG menciptakan permintaan rutin terhadap sayur, telur, ikan, beras, dan protein lokal.

Kepastian permintaan ini mendorong produsen kecil meningkatkan produksi dan kualitas. Inilah perbedaan mendasar antara bantuan sosial sekali pakai dan kebijakan pasar berbasis negara. MBG bukan hibah, melainkan penciptaan pasar permanen yang dibiayai negara.

Namun, skema ini tidak akan berjalan tanpa kelembagaan yang mampu mengoordinasikan produsen kecil. Di sinilah peran Koperasi Merah Putih menjadi strategis. Sebagai koordinator produsen bahan baku, koperasi berfungsi mengonsolidasikan volume, menjaga kontinuitas pasokan, dan memperkuat posisi tawar petani, peternak, dan nelayan.

Tanpa koperasi, produsen kecil akan sulit memenuhi kebutuhan dapur MBG berskala besar dan rutin. Ujungnya membuka kembali ruang bagi tengkulak dan vendor besar mengambil alih rantai pasok.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, koperasi memungkinkan negara berinteraksi dengan pelaku ekonomi rakyat melalui institusi yang tertanam secara sosial (embedded economy). Bukan melalui pasar bebas yang timpang. Dengan demikian, nilai tambah tidak tersedot ke hilir, tetapi dibagi lebih merata di tingkat produksi.

Secara politik, ini berarti redistribusi kekuasaan pasar. Dari segelintir aktor besar menuju basis ekonomi rakyat.

Tentu, potensi ini tidak otomatis terwujud. Tanpa pengawasan dan keberanian politik, MBG bisa kembali terjebak dalam pola lama. Sentralisasi terselubung, subkontrak berlapis, dan ketergantungan impor.

Jika itu terjadi, belanja raksasa ini hanya akan memperbesar pasar bagi pemain besar. Sementara ekonomi daerah tetap rapuh. Dalam skenario terburuk, MBG menjadi program mahal dengan dampak ekonomi yang dangkal.

Karena itu, MBG dengan dukungan Koperasi Merah Putih sejatinya adalah ujian arah pembangunan. Apakah negara sekadar membelanjakan anggaran, atau menggunakan belanja publik sebagai alat untuk membentuk struktur ekonomi yang lebih adil dan berdaulat.

MBG akan dinilai bukan dari jumlah porsi yang dibagikan. Tetapi dari berapa besar uang negara yang benar-benar berputar di daerah dan berapa kecil yang bocor ke luar negeri. Di titik itulah MBG layak dipahami sebagai kebijakan ekonomi politik. Bukan sekadar program makan gratis.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.