Jika Aceh–Papua Menempuh Jalan Timor Leste

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 02/02/2026

Setiap gerakan pemisahan diri selalu tampak meyakinkan di fase awal. Ada narasi penderitaan, ada tokoh perlawanan, ada janji keadilan dan kemakmuran setelah lepas dari pusat.

Timor Leste pernah membuktikan bahwa “jalan keluar” dari Indonesia mungkin ditempuh. Namun pertanyaan yang lebih sulit bukan bagaimana berpisah, melainkan apa yang mengikat setelah berpisah.

Di titik inilah Aceh dan Papua perlu dibaca dengan jernih jika suatu hari tetap saja ada yang menghendaki menempuh jalan yang sama. Terlepas justifikasi bahwa Aceh-Papua masih satu koloni dari belanda.

Timor Leste lahir dari momentum sejarah yang sangat spesifik. Ia dibentuk oleh semangat penolakan, bukan kesadaran peradaban. Identitas kebangsaannya dikonsolidasikan oleh narasi penderitaan, elite ideologis yang relatif satu suara, dukungan internasional kuat, serta harapan kemakmuran dari minyak dan gas.

Paket ini cukup untuk melahirkan negara. Namun dua dekade kemudian, Timor Leste justru bergulat dengan kelelahan sosial: ideologi menua, minyak menipis, dan negara bertahan lebih karena kebiasaan (rutinitas administratif) daripada gairah.

Pengalaman ini seharusnya menjadi cermin. Bukan cetak biru.

Jika Aceh menempuh jalan serupa, lem sosial yang mengikatnya jelas berbeda. Aceh memiliki identitas religius yang kuat, memori kedaulatan historis melalui Kesultanan Aceh, serta narasi ketidakadilan pusat yang panjang.

Dalam konteks ini, Aceh relatif siap secara emosional untuk membayangkan diri sebagai negara sendiri. Namun masalah Aceh justru muncul setelahnya. Aceh sangat terintegrasi secara budaya, ekonomi, dan jaringan keulamaan dengan Indonesia.

Ia tidak memiliki patron global yang siap menopang negara baru. Tanpa ideologi baru yang segar dan tanpa orbit geopolitik yang jelas, Aceh berisiko menjadi negara religius kecil yang hidup dari remitansi (kiriman uang dari perantau) dan bantuan. Bukan dari daya produksi sendiri. Lem sosial internal mungkin kuat, tetapi penopang eksternal lemah.

Papua menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit. Lem sosial Papua bersumber dari identitas Melanesia, pengalaman rasisme, dan narasi penderitaan kolektif. Energi perlawanan ini nyata dan kuat.

Namun Papua juga adalah wilayah dengan fragmentasi etnis yang ekstrem. Elite yang tidak tunggal. Ketergantungan ekonomi yang tinggi. Lem sosial Papua cukup untuk melawan, tetapi belum cukup untuk mengikat setelah merdeka.

Tanpa imajinasi negara bersama yang jelas, Papua berisiko menghadapi konflik internal yang justru lebih eksistensial daripada konflik dengan pusat.

Di sinilah letak kesalahan berpikir yang sering muncul. Lem sosial untuk memisahkan diri disamakan dengan lem sosial untuk membangun negara. Padahal keduanya berbeda.

Narasi penderitaan dan musuh bersama efektif untuk fase perlawanan. Tetapi cepat aus ketika negara harus mengelola pajak, pendidikan, lapangan kerja, dan ketimpangan. Timor Leste sudah memasuki fase pasca-ideologis itu. Aceh dan Papua akan menghadapinya lebih cepat dan lebih keras.

Konteks global hari ini juga tidak lagi ramah bagi negara kecil baru. Dunia bergeser ke Asia, sementara Eropa dan Amerika semakin selektif dalam mempertahankan pengaruh. Janji kemakmuran berbasis sumber daya alam semakin rapuh.

Dalam situasi ini, negara kecil cenderung jatuh ke dalam pola ketergantungan sunyi pada pusat regional terdekat. Bagi Timor Leste, itu berarti Jakarta—bukan melalui integrasi politik, melainkan melalui pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan mobilitas manusia. Aceh dan Papua, jika merdeka, hampir pasti akan menghadapi gravitasi yang sama.

Artinya, “jalan Timor Leste” bukanlah jalan menuju kemandirian penuh. Melainkan jalan menuju bentuk ketergantungan baru yang lebih halus. Negara tetap berdiri, tetapi maknanya menyempit.

Politik menjadi administratif. Nasionalisme menjadi simbolik. Konflik laten—antarwilayah, antarelite, atau antargenerasi—menjadi ancaman utama. Karena tidak lagi ada lem sosial besar yang menyerapnya.

Pertanyaan kuncinya bukan apakah Aceh atau Papua bisa menempuh jalan Timor Leste. Secara historis, hampir selalu ada jalan. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apa yang mengikat setelah jalan itu ditempuh?

Tanpa jawaban yang matang, kemerdekaan hanya akan memindahkan krisis. Dari relasi pusat-daerah menjadi konflik internal negara baru.

Pengalaman Timor Leste menunjukkan satu pelajaran penting: kemerdekaan adalah peristiwa, tetapi negara adalah proses panjang. Tanpa lem sosial yang berkelanjutan, negara memang bisa lahir—namun akan terus bertanya untuk apa ia ada.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.