Fokus Energi Ummat
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 10/04/2026
Energi umat Islam Indonesia terlalu sering terkuras untuk hal-hal yang bukan prioritas. Dari pemilu ke pemilu, ruang publik dipenuhi pertengkaran narasi dan intrik politik yang tidak produktif.
Isu-isu seperti polemik ijazah mantan presiden pun berlarut tanpa arah yang jelas. Menyita perhatian tanpa memberi dampak nyata bagi kemajuan umat.
Belakangan, energi itu kembali digelorakan ke arah eksternal. Seruan untuk menolak kebijakan pemerintah (MBG, KDMP), desakan keluar dari BoP, hingga dorongan mendukung Iran atas nama solidaritas global, mengemuka.
Padahal, langkah-langkah tersebut kerap mengabaikan posisi strategis Indonesia dalam politik luar negeri. Ialah menjadi jembatan dialog dan mendorong perdamaian. Bukan terjebak dalam polarisasi kubu global.
Akibatnya, diskursus umat habis untuk isu-isu yang tidak produktif dan jauh dari kebutuhan mendesak. Energi yang seharusnya diarahkan untuk membangun kekuatan internal justru terseret ke perdebatan eksternal yang minim dampak langsung.
Gagasan bahwa perjuangan umat Islam harus selalu diarahkan ke luar—melawan hegemoni global atau konflik peradaban—perlu ditinjau ulang. Bagi Muslim di Indonesia, medan perjuangan paling realistis justru ada di dalam negeri: memajukan Indonesia itu sendiri.
Isu luar negeri cukup misi perdamaian. Tentu juga kerja sama dengan semua negara secara saling menguntungkan. Tidak perlu terlarut blok pertengkaran.
Dengan lebih dari 240 juta Muslim—sekitar 13% populasi Muslim dunia—setiap kemajuan di Indonesia secara langsung berdampak pada skala global. Ketika pendidikan meningkat, kemiskinan menurun, dan tata kelola membaik, maka yang terangkat bukan hanya warga negara. Tetapi sebagian besar umat Islam dunia secara konkret.
Secara teoritik, pendekatan ini sejalan dengan human capital theory dan konsep developmental state. Pembangunan berbasis kualitas manusia—pendidikan, kesehatan, dan produktivitas—akan melahirkan pertumbuhan berkelanjutan.
Sejarah peradaban Islam pun menunjukkan bahwa kemajuan lahir dari stabilitas, ilmu pengetahuan, dan institusi yang kuat. Bukan sekadar retorika perlawanan.
Arah ini telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dunia. Mandat ini selaras dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan, dan pencarian ilmu dalam Islam.
Lebih jauh, kemajuan Indonesia memiliki efek demonstratif yang kuat. Dunia tidak hanya membutuhkan narasi tentang Islam, tetapi contoh nyata. Ketika negara mayoritas Muslim mampu tumbuh stabil, demokratis, dan inklusif, ia menjadi bukti hidup yang menantang stereotip global.
Proyeksi berbagai lembaga internasional bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada pertengahan abad ini. Satu-satunya negara mayoritas Muslim di level puncak kekuatan ekonomi.
Model keislaman Indonesia—yang ditopang oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, HMI, PMII—menawarkan sintesis antara iman, modernitas, dan pluralitas. Jika diperkuat oleh kemajuan ekonomi dan institusi, model ini berpotensi menjadi referensi global di tengah polarisasi dunia Islam.
Memang, jalan ini tidak menawarkan heroisme instan. Ia menuntut kerja panjang: memberantas korupsi, membangun pendidikan, dan menegakkan keadilan. Namun justru di situlah letak kekuatannya—nyata, inklusif, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, memajukan Indonesia bukan sekadar proyek nasional, melainkan strategi peradaban. Karena itu, energi umat harus diarahkan pada agenda strategis. Bukan pada intrik yang tak berkesudahan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.