Pilkada DPRD: Ongkos Sosial Sangat Tinggi

Pilkada langsung memang bukan tanpa cacat, tetapi solusinya bukan dengan memundurkan demokrasi. Yang dibutuhkan adalah penguatan regulasi pendanaan politik, transparansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pendidikan politik berkelanjutan.

Mengganti mekanisme pemilihan justru berisiko menciptakan ongkos sosial yang jauh lebih mahal. Bisa mengulang kesalahan historis yang telah dibayar mahal oleh bangsa ini. Sebagaimana kasus gerakan reformasi.

Sulit dipercaya jika Presiden Prabowo menjadi pendukung narasi ini. Presiden Prabowo justru kerap menekankan bahwa ia percaya pada mekanisme demokrasi sebagai fondasi legitimasi kekuasaan.

Karena itu, wacana pilkada oleh DPRD lebih tepat dipahami sebagai kanal bagi tekanan berbagai pihak yang menghendaki kembalinya sistem tertutup. Bukan sebagai kehendak original presiden. Dalam konteks ini, penting bagi publik untuk membedakan antara dinamika tekanan elite dan komitmen normatif terhadap demokrasi yang telah diperjuangkan bersama.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com).