Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

Bidang kesehatan meliputi diagnostic Rp6,68 triliun, therapeutic Rp61,54 triliun, vaksinasi Rp58,11 triliun, penelitian dan komunikasi Rp1,17 triliun, BNPB Rp0,86 triliun, bantuan iuran JKN Rp2,43 triliun, serta belanja penanganan Rp1,6 triliun.

Kemudian insentif perpajakan kesehatan Rp20,85 triliun, imunisasi reguler Rp1,44 triliun, realokasi BOK vaksinasi/APD Rp3,3 triliun serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp14,86 triliun.

Perlinsos terdiri atas PKH Rp28,36 triliun, Kartu Sembako Rp43,09 triliun, BST Rp17,81 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp5,67 triliun, BLT Desa Rp28,8 triliun, subsidi kuota Rp3 triliun, iuran JKP Rp1,55 triliun.

Program prioritas meliputi padat karya K/L Rp37,37 triliun, pariwisata Rp7,67 triliun, ketahanan pangan Rp35,6 triliun, ICT Rp16,57 triliun, kawasan industri Rp10,54 triliun, BBI dan BBWI Rp2,4 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, serta program prioritas lainnya Rp7,71 triliun.

Program dukungan UMKM dan korporasi terdiri atas subsidi bunga KUR dan non KUR Rp40,81 triliun, BPUM Rp15,36 triliun, IJP Rp8,56 triliun, penjaminan loss limit Rp2 triliun, serta pembebasan rekmin, biaya beban dan abonemen Rp1,27 triliun.

Selanjutnya, PMN untuk enam BUMN; LPEI dan LPI Rp46,86 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp66,99 triliun serta pembiayaan lainnya Rp11,9 triliun.

Terakhir, yakni insentif usaha meliputi PPh 21 DTP Rp2,82 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp0,7 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp3,46 triliun, Bea Masuk DTP Rp0,49 triliun, PPN DTP perumahan Rp4,62 triliun, serta pembebasan PPh 22 Impor Rp13,08 triliun.