Sosialisme yang Membumi, Demokrasi yang Diperjuangkan

OLEH YULIANTORO

Di sebuah ruang literasi di Kaliurang, kaki Gunung Merapi, gagasan lama terasa kembali muda.

Pembacaan ulang Sosial Demokrasi karya almarhum Imam Yudotomo bukan sekadar agenda bedah buku, melainkan upaya menautkan kembali ideologi dengan kenyataan sosial hari ini.

Di tengah krisis ekologis, ketimpangan ekonomi, dan demokrasi prosedural yang makin hampa, pikiran Imam justru terasa menggigit – ‘ideologi bukan hiasan wacana, melainkan kompas hidup’.

Diskusi yang dimoderatori Ons Untoro mempertemukan dua latar berbeda—Ahmad Taufan Damanik dan Abidin Fikri—namun berpijak pada satu simpul – “kekaguman pada konsistensi Imam Yudotomo.”

Bagi Taufan, Imam adalah guru yang mencintai generasi muda, menanamkan sosialisme sebagai etika pembebasan. Anti-penindasan, anti-penjajahan, dan berpihak pada keadilan serta demokrasi.

“Sebelum jadi sosialis, harus Marxis,” ujar Imam suatu ketika—sebuah pernyataan yang menegaskan pentingnya kerangka analitis, tanpa terjebak pada dogmatisme.

Marxisme, dalam pandangan Imam, bukanlah kitab suci yang beku. Ia menjadi alat baca realitas. Karena itu, perspektif sosialis harus sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di titik ini, pemikiran Imam beririsan dengan tradisi sosial-demokrasi modern yang menempatkan kebebasan sipil dan keadilan sosial sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan (Meyer, 2003).

Pendidikan politik rakyat menjadi prasyarat mutlak. Demokrasi tak lahir dari prosedur semata, tetapi dari warga yang sadar dan kritis.

Abidin Fikri menambahkan dimensi praksis dari sosok Imam. Egaliter, tak pernah “dijajah” oleh pemikiran sendiri, Imam menghidupkan gagasannya lewat gerakan demonstrasi, pendampingan sosial, hingga penguatan basis rakyat.

Sosial-demokrasi baginya bukan feodalisme ide, melainkan arena perdebatan setara yang justru menumbuhkan demokrasi.

Dalam buku itu, Imam merujuk tokoh-tokoh sosialis Indonesia—mulai “Bung Johan” yang diyakini sebagai Djohan Sjahroezah, hingga ayahnya, Mochammad Tauchid—sebagai penanda kesinambungan tradisi sosialisme kerakyatan.

Akar pemikiran Imam jelas – “gagasan Sutan Sjahrir tentang sosialisme yang menjunjung martabat manusia dan demokrasi.”

Ini sejalan dengan argumen klasik bahwa demokrasi tanpa keadilan sosial akan rapuh (Marshall, 1950; Sen, 1999).

Karena itu, kritik Imam atas kapitalisme bukan penolakan membabi buta, melainkan upaya menyeimbangkan pasar dengan tanggung jawab sosial negara—sebuah posisi yang juga ditegaskan dalam literatur sosial-demokrasi kontemporer.

Imam Yudotomo (1941–2015) adalah contoh langka pemikir-aktivis.

Aktif sejak Gerakan Mahasiswa Sosialis 1960-an, mendirikan The Center for Social-Democrat Studies dan Rukun Tani Indonesia, serta menerjemahkan karya Thomas Meyer, Social-Democracy in Theory and Practice, ia menunjukkan bahwa teori dan praksis harus berjalan beriringan.

Di tengah kebingungan ideologis hari ini, warisan Imam mengingatkan kita: ideologi bukan untuk disakralkan, tetapi digunakan. Bukan untuk memecah, melainkan membebaskan.

Sosialisme yang ia tawarkan bukan dogma, melainkan ajakan berpikir dan bertindak—bahwa demokrasi sejati hanya mungkin jika keadilan sosial diperjuangkan secara sadar, konsisten, dan berpihak pada mereka yang paling rentan.

Pikiran tak boleh berhenti. Dan selama ketimpangan masih nyata, pikiran-pikiran itu akan terus relevan. ***

Yuliantoro, alumni Fisipol UGM, tinggal di Bantul, Yogyakarta