Korporasi Transmigran dan Defisit Kedelai
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 28/02/2026
Indonesia adalah negeri tempe. Ironinya bahan bakunya masih bergantung pada impor.
Kebutuhan kedelai nasional diperkirakan sekitar 3 juta ton per tahun. Sementara produksi domestik belum mencapai sepertiganya.
Itu berarti lebih 60 persen kebutuhan—sekitar 2 juta ton—masih dipenuhi dari luar negeri. Dengan harga rata-rata Rp7.000–8.000 per kilogram, devisa yang keluar bisa mencapai Rp14–16 triliun per tahun.
Ketergantungan ini membuat harga tahu–tempe rentan terhadap gejolak global. Menjadikan tahu-tempe-kedelai bukan lagi sekadar isu pertanian. Melainkan menjadi persoalan kedaulatan. Sekaligus masalah perputaran nilai tambah di dalam negeri.
Solusinya tidak harus membuka lahan baru. Justru yang mendesak adalah mengoptimalkan kawasan transmigrasi yang sudah ada. Kawasan-kawasan itu selama ini berjalan dalam skala kecil dan belum terkonsolidasi.
Secara teori ekonomi skala (economies of scale), konsolidasi produksi meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi tawar petani, dan menurunkan biaya logistik. Banyak kawasan transmigrasi di luar Jawa memiliki lahan yang belum dimaksimalkan indeks tanamnya.
Masih banyak kawasan transmihrasi ditanami komoditas bernilai rendah. Di sinilah korporasi transmigran berbasis kedelai menjadi relevan.
Tiga wilayah paling realistis untuk optimalisasi sekenario kedaulatan kedelai adalah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah. Melalui optimalisasi sekitar 450.000–500.000 hektare lahan transmigrasi eksisting dan produktivitas rata-rata 2 ton per hektare, Indonesia berpotensi menambah 1 juta ton kedelai per tahun.
Diasumsikan harga kedelai Rp8.000 per kilogram, nilai produksi itu setara Rp8 triliun per tahun. Jika melibatkan 250.000 keluarga transmigran (rata-rata 2 hektare), omzet kotor per keluarga bisa mencapai Rp32 juta per musim tanam. Nilai yang selama ini mengalir ke luar negeri menjadi berputar di desa-desa transmigran.
Namun 1 juta ton belum sepenuhnya menutup defisit 2 juta ton. Bagaimana menutup sisanya?
Pertama, intensifikasi produktivitas. Jika produktivitas dinaikkan dari 2 ton menjadi 2,5 ton per hektare melalui benih unggul, irigasi mikro, dan mekanisasi tanam–panen, tambahan 250.000 ton bisa diperoleh tanpa perlu menambah lahan.
Kedua, peningkatan indeks tanam di kawasan sawah transmigrasi. Terutama pola padi–padi–kedelai. Secara realistis bisa menambah 300.000–400.000 ton.
Ketiga, kemitraan lahan plasma non-transmigrasi di sekitar klaster transmigran. Terdapat potensi sekitar 200.000 hektare tambahan yang bisa terintegrasi dengan korporasi. Ini berpotensi menyumbang 400.000 ton.
Dengan kombinasi optimalisasi lahan eksisting, peningkatan produktivitas, dan integrasi plasma sekitar, produksi tambahan 1,8–2 juta ton sangat mungkin dicapai dalam 7–10 tahun—tanpa membuka hutan baru. Secara sekenario ini menjadi sangat realistis. Tidak memicu masalah ekologi.
Model kelembagaannya berbasis koperasi korporasi per klaster 10.000 hektare. Bisa saja dibuat tkoperasi induk koperasi. Leading sektornya adalah koperasi-koperasi desa.
Lahan tetap milik petani, tetapi manajemen produksi terintegrasi: pembiayaan kolektif, asuransi gagal panen, offtaker industri tahu–tempe, serta jaminan harga dasar negara. Pendekatan ini sejalan dengan teori agribisnis modern: konsolidasi hulu–hilir untuk menciptakan stabilitas pasokan dan kepastian pasar.
Kedelai bukan semata soal lahan, melainkan desain kelembagaan dan konsistensi kebijakan. Jika kawasan transmigrasi yang sudah ada bisa dioptimalkan secara korporatif, Indonesia bukan hanya mengurangi impor. Tetapi membangun pusat pertumbuhan ekonomi pangan yang berdaulat, produktif, dan berkelanjutan.
Atau mungkin ada ide yang kebih realiatis dari sekenario ini?. Semua peluang perlu diperjuangkan. Agar kedauatan tempe-tahu dan kedelai bisa diwujudkan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.