BoP, Paradoks Aktivis Muslim
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 03/03/2026
Perjuangan Palestina telah berlangsung puluhan tahun. Melalui beragam strategi. Dari perlawanan bersenjata, diplomasi bilateral, hingga upaya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun satu pola tetap berulang. Tanpa kehadiran Amerika Serikat, hampir tidak ada kemajuan nyata. Banyak resolusi penting untuk Palestina kerap terhenti karena veto. Oleh AS.
Sementara dukungan negara lain seperti Rusia dan RRC hanya bersifat simbolis. Konflik yang berkepanjangan membuat rakyat Palestina terus menanggung dampak destruktif. Terutama di Gaza.
Di tengah kebuntuan ini, Board of Peace (BoP) yang digagas Donald Trump muncul sebagai wadah baru. Berpotensi menjadi platform diplomasi strategis.
BoP tidak sekadar lembaga teknis untuk rekonstruksi Gaza. Tetapi juga memberikan peluang langka bagi Palestina, Israel, dan Amerika Serikat untuk duduk bersama dan membahas solusi jangka panjang. Termasuk skema dua negara.
Forum ini membuka ruang negosiasi yang selama ini sulit terwujud karena dinamika kekuatan global.
BoP mendapat dukungan dari sejumlah negara Muslim, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Qatar, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Dukungan ini menegaskan bahwa forum ini bukan hanya agenda Barat. Tetapi juga ruang di mana negara-negara Islam berperan aktif mendorong perdamaian dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.
Langkah strategis BoP semakin relevan karena Otoritas Palestina sendiri telah menyiapkan kantor penghubung di Gaza. Menandai transformasi dari skeptisisme menjadi keterlibatan kelembagaan yang nyata.
Ini bukan sekadar simbolik. Hadirnya pejabat penghubung di Gaza menunjukkan bahwa Palestina melihat forum ini sebagai jalur politik yang sah untuk mempercepat stabilitas, rekonstruksi, dan dialog. Kesemuanya dapat mengarah pada pengakuan kedaulatan.
Kritik terhadap BoP, terutama dari aktivis yang menolak keterlibatan Trump atau melihat struktur forum terlalu timpang, memang ada dasar prinsip. Banyak yang menekankan perdamaian yang sah harus didasarkan pada keadilan substantif. Bukan sekadar stabilisasi pascakonflik.
Penolakan ini sering muncul dari kombinasi prinsip moral, kekhawatiran struktural, dan strategi jangka panjang. Mereka ingin memastikan suara Palestina tidak tereduksi oleh dominasi kekuatan besar.
Namun secara pragmatis, menolak BoP sepenuhnya justru mempersempit jalan perjuangan. Strategi lama yang terbukti stagnan kembali menjadi satu-satunya opsi. Sementara peluang negosiasi nyata tertutup. Jika keluar dari BoP.
Tanpa duduk di meja ini, akses pada dana rekonstruksi, dialog politik, dan legitimasi internasional bagi Palestina tetap terbatas. Dengan kata lain, penolakan simbolik atau emosional bisa berisiko memperlambat kemajuan nyata.
Keluar BoP secara tidak langsung menguntungkan pihak yang memegang kendali status quo. Israel. Akan menjadi sikap paradoks bagi pihak yang selama ini mengklaim mendukung Palestina.
Dalam perspektif realpolitik, BoP menyediakan ruang langka untuk keseimbangan antara prinsip dan pragmatisme. Duduk di forum ini bukan berarti tunduk. Melainkan memanfaatkan peluang untuk dialog, rekonstruksi, dan legitimasi internasional. Sambil tetap menjaga hak dan kedaulatan rakyat Palestina.
Aktivis muslim yang menolak BoP dengan alasan simbolik harus memahami bahwa kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak politik Palestina tidak akan banyak muncul lagi dalam kondisi geopolitik saat ini. Maka celah sempit bernama BoP ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Kontradiksi sikap aktivis Muslim ini mencerminkan ketegangan antara idealisme moral dan kebutuhan pragmatis. Menolak BoP sebagai simbol bisa dimengerti dari perspektif identitas dan prinsip. Tetapi mengabaikan realitas diplomasi global berarti mempersempit jalur kemerdekaan Palestina.
Dalam konteks itu, BoP tetap menjadi peluang strategis yang paling realistis untuk membuka jalan menuju solusi yang adil dan berkelanjutan. Sambil memungkinkan implementasi two-state solution. Sebuah mekanisme di mana Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan sebagai negara merdeka dan diakui secara internasional.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.