Kapolresta Malang: Sinergitas TNI POLRI Penting dalam Pengamanan Pemilu

MALANG — Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri SIK MH menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas TNI-Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di kota Malang.

“1.315 personel gabungan TNI-Polri dan potensi masyarakat dilibatkan dalam rangka pelaksanaan pengamanan kampanye terbuka mulai tanggal 24 Maret,” ujarnya saat memimpin apel pasukan di Stadion Gajaya, Jumat (22/3/2019).

Dengan rincian dari TNI 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK), Polri 3 SSK, Linmas 6 SSK, dan dari masing-masing potensi masyarakat mengirimkan 1 pleton.

Selain itu, bentuk lain sinergitas, TNI-POLRI juga melaksanakan kegiatan patroli bersama dan kegiatan-kegiatan pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan.

Menurutnya, tempat-tempat yang akan digunakan untuk kegiatan kampanye terbuka merupakan titik rawan di kota Malang. Hanya saja, diakui Asfuri, pihaknya hingga sampai saat ini masih belum menerima jadwal kampanye terbuka yang akan dilakukan pasangan calon presiden atau wakil presiden maupun dari calon legeslatif.

“Titik-titik yang akan digunakan untuk kampanye itu adalah titik rawan yang perlu kita lakukan pengamanan,” terangnya.

Lebih lanjut Asfuri menyampaikan, terkait semakin maraknya beredar berita-berita hoax menjelang Pemilu, pihak Polres Malang kota selalu melaksanakan kegiatan patroli cyber .

“Apabila nantinya ditemukan berita hoax ataupun hal negetif lainnya, kita akan melakukan teguran. Kita juga mengimbau masyarakat yang mengunggah kabar bohong tersebut untuk menghapus. Ataupun kalau memang ada yang melapor, kita akan tindak lanjuti untuk proses hukumnya,” terangnya.

Sementara itu, dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, yang dibacakan Kapolresta Malang, menyebutkan, sukses tidaknya perhelatan demokrasi sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.

“Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” sebutnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan pula ‘Deklarasi Kampanye Pemilu Damai’ yang ditandatangani oleh perwakilan partai peserta Pemilu.