Konspirasi Kolonial Global Melengserkan Pak Harto

OLEH NOOR JOHAN NUH

Noor Johan Nuh (Foto: Istimewa)

Rubin termasuk salah satu kelompok dalam jajaran pemerintahan Clinton, bersama menteri luar negeri AS Madeleine Albright, pada tanggal 20 Mei 1998, dalam bahasa kemasan diplomatik meminta Pak Harto turun dari jabatan presiden. Rubin berpendapat bahwa kepemimpinan Indonesia saat itu justru penghambat utama pemulihan ekonomi. Jadi, tidak kurang dari presiden dan beberapa menteri pemerintah Amerika begitu getol menghendaki Pak Harto berhenti sebagai presiden. Satu hal yang sangat berlebihan dan dapat dikatakan ikut campur atas kedaulatan satu negara.

Joseph Stiglitz, IMF Memperparah Krisis

Jika dicermati kini, kebijakan IMF di Indonesia mulai 31 Oktober 1997 sampai Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden, seakan merupakan konspirasi institusi bersama atau “konspirasi kolonial global” (menurut Radhar Panca Dahana) yang seperti sengaja memperparah krisis yang terjadi di Indonesia.

Joseph Stiglitz, penerima hadiah “Nobel” tahun 2001 dalam bidang ekonomi mengatakan bahwa keterlibatan IMF dalam krisis di Indonesia justru memperburuk keadaan. Menjadi pertanyaan; mengapa tim ekonomi kepresidenan malah mengundang IMF dimana Pak Harto pada waktu itu tidak menghendaki?

Lebih jauh Stiglitz mengatakan, ada empat langkah yang menjadi pola IMF. Di antaranya privatisasi. Penjualan aset-aset BUMN kepada kroni IMF. Kemudian liberalisasi pasar modal. Membuka pasar modal agar investasi meningkat. Untuk itu IMF memaksa negara pasien mematok suku bunga tinggi. Indonesia dipaksa untuk mematok suku bunga hingga 70% dan menerapkan sistem devisa bebas.

Selain itu adalah pencabutan subsidi dengan menaikkan harga komoditas strategis seperti BBM, listrik, pupuk, pangan yang berdampak ekonomi rakyat makin terjepit, hidup semakin susah, yang kemudian berujung pada kerusuhan, seperti terjadi pada bulan Mei 1998. Puncaknya, perdagangan bebas dengan membuka pasar bagi produk-produk impor dari negara maju yang berdampak membunuh produk dalam negeri.

Lihat juga...