Amnesti-Abolisi : Perang Asimetris?
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 02/08/2025
Adakah kaitan Abolisi-Tom Lembong dan Amnesti-Hasto dengan perang asimetris?. Jika ada, apa saja kaitan itu. Bagaimana puzzle terangkai hingga kesimpulan: “Amnesti-Abolisi menutup celah proxi war”.
Mari kita urai satu persatu.
Presiden Prabowo gencar menyeimbangkan posisi geoekonomi-geopolitik Indonesia. Ia datangi dan masuki konflik strategis: Palestina, solusi Ukraina-Rusia, konflik Laut Cina Selatan. Ia datangi dan jalin kerjasama dengan negara-negara besar. RRC, Rusia, AS, Prancis, India, Turki, BRICS, dll.
Ia mainkan politik bebas aktif. Bekerja sama semua pihak. Bukan koalisi dari blok militer manapun. Ia diterima, sekaligus dicurigai kesetiaannya. Sama seperti Soekarno dan Soeharto lakukan.
Soekarno dekat blok timur (Komunis). Koalisi dengan PKI. Tapi tidak benar-benar setia Komunis. Justru membangun gerakan Non Blok. Tidak benar-benar melindungi ketika PKI diberangus TNI.
Soeharto dekat blok barat, tapi “menendang” IGGI. Memperkuat Non Blok. Mengkampanyekan tata dunia baru lebih adil: reformasi Dewan Keamanan PBB.
Prabowo mengambil posisi berani penuh risiko: politik non-blok modern. Ia dekati semua negara besar—AS, RRC, Rusia, Uni Eropa—tanpa secara eksplisit berpihak. Frekuensi kunjungan Prabowo ke luar negeri meningkat drastis (2024–2025).
Efeknya: negara besar merasa perlu “memastikan” Indonesia tetap dalam orbit mereka. Prabowo yang terlalu independen dianggap berisiko tidak bisa dikendalikan. Ini rawan menciptakan “reaksi” dari luar lewat celah dalam negeri. “Menikam dari dalam negeri”, ketika politik luar negeri gencar dan hegemoik.
“Semakin aktif Indonesia di luar negeri, semakin besar daya tariknya sebagai medan perebutan pengaruh di dalam negeri.” Kata Prof. Kishore Mahbubani. Mantan Duta Besar Singapura untuk PBB (wawancara 2025).
Beberapa bulan lalu perang tarif AS mulai ditabuh Trump. PM Singapura-Lawrence Wong membuat statemen menarik.
“Dunia saat ini tidak lagi mengenal posisi ‘netral’ sebagai sesuatu yang aman”, katanya. Dalam dunia yang sedang terbakar seperti ini, “tidak bisa abu-abu.” Ia bahkan menyebutkan peringatan tahun 1965. Kekuatan besar menjadikan Indonesia medan tempur proksi berdarah.
Great powers —terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia—sering memanfaatkan konflik internal atau celah geopolitik negara lain. Sebagai bagian strategi proxy war atau pengaruh tidak langsung (indirect influence). Sebagai contoh Perang Dingin: AS dan Uni Soviet memanfaatkan konflik dalam negeri di berbagai negara (Vietnam, Korea, Kamboja, Angola, Chili, dll.) untuk menanamkan pengaruh.
Perang asimetris terkini: sudah mendekat sekitar Indonesia.
Vietnam – Laut China Selatan: RRC memperkuat klaimnya di Laut China Selatan. AS merespons dengan Freedom of Navigation Operations (FONOPs). Memperkuat posisi Vietnam, Filipina, dan Malaysia.
Thailand-Kamboja: konflik perbatasan (Preah Vihear) diperkeruh dukungan senjata dan lobi asing. Tiongkok dan AS. Berebut pengaruh militer di kawasan Mekong.
Myanmar: paska kudeta militer 2021. Rusia dan Tiongkok mendukung junta militer. AS – UE dukung oposisi dan pemerintah bayangan. Myanmar: laboratorium perang proxy modern di ASEAN.
Bagaimana di Indonesia?
Ekonomi: Prabowo diversifikasi mitra dagang: AS, RRC, Rusia, Timur Tengah. AS incar dominasi ekspor alat militer, pertanian, dan teknologi.
Militer: latihan militer gabungan: Garuda Shield (AS-Indonesia). Tapi juga membeli senjata dari Prancis dan Turki.
Sosial Politik: polarisasi elite: pro-AS (Tom Lembong, kubu teknokrat), pro-RRC (beberapa faksi dalam PDIP), pro-nasionalis murni (Prabowo–Gerindra).
Media & Opini Publik: menguat kampanye media sosial bertema nasionalisme, anti-asing, dan disinformasi. Diduga bot / akun luar negeri untuk memicu konflik.
Apa kaitan dengan Abolisi-Tom Lembong dan Amnesti Hasto?.
Keduanya merupakan kekuatan inti oposisi pemerintahan Prabowo di dalam negeri. Residu pilpres 2024. Dua kubu itu outsider (oposisi) dan tersandera kasus korupsi.
Tom Lembong Alumni Harvard. Salah satu universitas Ivy League (elit) dan bergengsi. Alumni Harvard memiliki akses ke jaringan global luas bidang pemerintahan, bisnis, dan kebijakan publik. Keterjepitan politiknya bisa mengundang great power masuk dan menjadikannya proxi menikam Indonesia dari dalam.
Begitu juga Hasto, Sekjen PDIP. Selain “Vatican Connection”, ia salah satu pengendali stratgis PDIP. Partai yang secara historis bisa sangat dekat dengan PKC. Akan menjadi salah satu pintu proxy war terhadap pemerintahan Prabowo.
Abolisi-Amnesti merupakan cara Prabowo untuk menutup celah proxy war itu. Meminimalisir potensi dukungan dalam negeri terhadap perang asimetris great power di Indonesia.
“Eloe gue kasih Abolisi-Amnesti. Eloe mesti jaga negara ini. Jangan jadi kau proxi asing untuk menikam agenda bangsa kita”.
Maka dikesankanlah sebagai hadiah HUT Kemerdekaan.
Mungkin begitu?
- ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com)