Sekolah Seharian Berpotensi Buat Madrasah Diniyah dan TPA Gulung Tikar
SELASA, 13 JUNI 2017
JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) Lukman Hakim menolak kebijakan sekolah seharian (full day school/FDS) lima hari dalam sepekan karena berpotensi membuat Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Al Qur’an gulung tikar.
“Kebijakan itu perlu dikaji ulang secara komprehensif agar eksistensi MDT tetap berlanjut. Selain itu, FDS mengakibatkan pendangkalan terhadap pendidikan agama, internalisasi akhlakul karimah dan nilai-nilai kebangsaan,” kata Lukman Hakim di Jakarta, Selasa.
Lukman Hakim mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy agar membatalkan rencana FDS itu karena selama ini masyarakat dengan pemerintah sudah berbagi peran dengan baik dalam hal waktu belajar. MDT mengambil waktu siang hingga malam hari sementara pendidkan formal di sekolah dan madrasah di pagi sampai siang hari.
Lukman meminta Mendikbud untuk fokus menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional yang lebih penting atau krusial seperti masih adanya kesenjangan pendidikan antara sekolah negeri dengan swasta, sekolah unggulan dan reguler.
Profesionalitas guru, lanjut dia, belum sesuai harapan masyarakat. Selain itu, nasib pendidikan daerah di perbatasan perlu perhatian serius, banyak gedung sekolah yang nyaris roboh, anak putus sekolah dan adanya SD yang harus digabungkan dengan SD lainnya karena kekurangan peserta didik.
Menurut dia, pendidikan sekolah seharian memicu layanan sejumlah pendidikan keagamaan Islam berpotensi terkena dampaknya yaitu 76.566 MDT dengan 6.000.062 santri dan 443.842 ustadz. Sementara itu, terdapat 134.860 lembaga pendidikan Al Qur’an dengan 7.356.830 santri dan 620.256 ustadz.
Selanjutnya, kata dia, ada unsur lain yang juga terdampak yaitu 13.904 pondok pesantren, 3.201.582 santri dan 322.328 ustadz. Padahal lembaga keagamaan Islam ini telah tumbuh berkembang atas inisiatif dan partisipasi masyarakat.
Saat ini, lanjut dia, DPP FKDT membawahi 32 dewan pengurus wilayah, 420 dewan pengurus cabang dan 1.112 dewan pengurus anak cabang yang secara terus-menerus menjadi jembatan antara MDT dengan pemerintah dan pihak lainnya.
“Berkurangnya waktu efektif belajar pada MDT, TPQ dan pesantren akibat kebijakan ‘full day school’ akan mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan tidak optimal. Pembelajaran Al Qur’an, kajian kitab kuning dan pengetahuan dasar-dasar agama Islam akan terganggu,” kata alumni Fakultas Dakwah UIN Walisongo tersebut.
Lukman khawatir jika MDT, TPQ dan pondok pesantren yang selama ini menjadi benteng Islam moderat dan nasionalisme menjadi hancur, maka Indonesia akan kehilangan investasi kebangsaan.
“Jangan sampai kebijakan ‘full day school’ malah mematikan sesuatu yang telah lama kita miliki dan berjasa besar pada pengembangan karakter, akhlakul karimah dan penguatan komitmen kebangsaan,” kata dia.
Dia mengatakan MDT telah berperan menjadikan anak bangsa berpaham moderat dan toleran juga komitmen pada NKRI. Karakter dan moralitas anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah atas, diperkuat hingga tumbuh menjadi pribadi Muslim yang tangguh.
Namun, Lukman mengatakan agaknya upaya itu akan pupus di tengah jalan, seiring dengan rencana kebijakan sekolah seharian oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, Lukman mengatakan DPP FKDT menyatakan menolak atas rencana itu. [Ant/ME. Bijo Dirajo/Foto: Dok.CDN]
Source: CendanaNews