IKAPPI : KAA Mestinya tidak Korbankan Pasar Tradisional

CENDANANEWS (Jakarta) – Penyelenggaraan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Bandung cukup berdampak kepada roda ekonomi di sekitar Gedung Merdeka pusat pertemuan berlangsung. Selama berlangsung KAA di Bandung justru memberikan efek negatif terhadap perekonomian rakyat kecil disana. 

“Sangat kami sesalkan dengan ditutupnya pasar tersebut,”kata  Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansuri, Rabu (22/4/2015)

Setidaknya ada empat pasar yang dipastikan tidak dapat beroperasi pada Jumat. Empat pasar yang tidak dapat beroperasi yakni, Pasar Baru, Perbelanjaan Kota Kembang, Cikapundung, dan Banceuy. Pasar tersebut tidak boleh beroperasi mulai Kamis hingga sabtu. Jumlah terbesar ada di Pasar Baru. 

“Kurang lebih 6700 Pedagang pasar dan PKL tidak bisa mencari nafkah selama tiga hari pelaksanaan tersebut, DPP IKAPPI sangat menyayangkan kebijakan tersebut,”katanya.

Pemerintah semestinya tidak hanya mementingkan satu unsur saja tanpa memikirkan nasib para pedagang yang tidak bisa berjualan, bahkan jika direncanakan dan di desain dengan baik, pemerintah  justru bisa memberikan kesan positif terhadap negara-negara yang hadir bahwa ada kearifan lokal di Indonesia khususnya di bandung melalui Pasar Tradisional. 

Ditengah berlangsungnya Konfrensi Pemimpin Asia dan Afrika tersebut,  Indonesia selaku tuan rumah mampu memperlihatkan sinergisitas antara keamanan dan laju roda ekonomi kecil, dalam hal ini diwakili olah pedagang pasar tradisional.

Para pedagang pasar tradisional di Indonesia Khususnya Jakarta dan Bandung sangat bangga dengan diselenggarakan even Internasioanl apalagi yang hadir adalah tokoh-tokoh penting dari negara-negara sahabat Indonesia. 

“Pedagang sangat Peduli dan akan membantu kesuksesan kegiatan tersebut,”jelasnya. 

Namun jika kebijakan meliburkan pasar tradisonal tersebut tetap harus dilaksanakan DPP IKAPPI berharap Pemerintah memiliki rasa kemanusiaan yang adil, ketika membuat berhentinya roda ekonomi di pasar yang jadi lahan pedagang tradisional, tentu akan berdampak terhadap kehidupan pedagang kecil.

“Pemerintah diharapkan memberikan kompensasi yang adil dan memanusiakan sehingga roda ekonomi keluarga para pedagang tetap bisa berjalan seperti biasanya,” pinta Ketua Umum DPP IKAPPI.