LP3BH Sebutkan Kelemahan UU Otsus Bagi Orang Papua

CENDANANEWS (Jayapura) – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mengklaim bahwa di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, dimana posisi Orang Asli Papua (OAP) sebagai komunitas yang terproteksi di dalamnya, mengandung kelemahan sangat besar. 

Hal tersebut ditegaskan Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH. Ia menjabarkan dengan detail kepada media ini bahwa kelemahan tersebut adalah tidak diaturnya secara tuntas dan selesai mengenai apa yang selama ini disebut sebagai “hak kesulungan” Orang Asli Papua.

Misalnya dalam hal jabatan-jabatan politik, lanjut Yan, seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bawah Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana telah diatur secara cukup baik di dalam pasal 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.

“Inilah yang saya sebut sebagai kelemahan besar dalam Undang Undang Otsus Papua, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak dasar dan jati diri Orang Asli Papua yang semestinya diperjuangkan secara hukum,” dijelaskan Yan kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/04/2015).

Langkah perjuangan hukum, menurut Yan, sebenarnya sudah harus dilakukan oleh semua pihak, baik Orang Asli Papua dalam konteks kemasyarakatan maupun lembaga representase klutural seperti Majelis Rakyat Papua  (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta palemen lokal setingkat DPRP dan DPR PB untuk mendorong dilakukannya amandemen terhadap pasal 12 tersebut sejak jauh hari. 

Hal itu dimaksudkan guna mengakomodir hal-hal yang menyangkut soal keaslian Orang Papua dalam pencalonan kepala daerah setingkat Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota serta pimpinan DPRD dan DPR Papua Barat harus Orang Asli Papua.  

“Sayang sekali hal ini belum pernah secara serius dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara hukum dan politik seperti MRP, MRPB, DPR Papua dan Papua Barat,” ujar Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia ini.

Menurutnya, jikalau ada upaya untuk membentuk aturan pelaksanaan dari UU Otsus Papua dan Papua Barat setingkat Peraturan daerah khusus (Perdasus) tuk memproteksi akan hal ini.

“Tentu akan sangat inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum, karena pengaturannya secara implisit tidak ada di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu sendiri,” kata Yan yang juga Koordinator Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari.