Mampukah Rezim Prabowo Adu Sprint?  

Oleh: Abdul Rohman Sukardi

 

 

 

Pertanyaan itu, “kemampuan adu sprint”, diajukan atas dua proposisi. Pertama, presiden terpilih Prabowo tampak memahami problem ke-Indonesiaan. Tercermin dari buku yang ia tulis. Paradoks Indonesia. Solusinya juga sudah ia identifikasi.

Kedua, masa transisi rezim Jokowi-Prabowo memiliki sejumlah keuntungan. Ia (Prabowo) memiliki cukup kesempatan membuat pijakan. Bagi jalannya pemerintahan yang hendak ia kendalikan.

Keuntungan pertama, tidak harus melalui pilpres dua putaran. Energinya tidak habis untuk proses-proses politik putaran kedua.  Terdapat jarak panjang antara selesainya pilpres dengan pelantikan presiden terpilih. Cukup waktu untuk orientasi masalah, persiapan team, dan strategi kerja rezimnya.

Keuntungan kedua, tidak memiliki konflik politik dengan presiden yang ia gantikan. Presiden Jokowi justru membantu masa transisi. Antara rezim lama dan baru tidak mengalami benturan.

Keuntungan ketiga, berada dalam pemerintahan. Jenderal Prabowo merupakan Menhankam. Membuatnya leluasa koordinasi dan mempersiapkan langkah strategis bagi pemerintahannya kelak.

Terdapat sejumlah langkah strategis dipersiapkan Prabowo dalam masa transisi.

Pertama, atas dukungan Presiden Jokowi, ia tempatkan simpul-simpul team dalam kabinet. Melalui proses reshufle. Dua diantaranya adalah Wamenkeu dan Wamentan. Menjadikan Prabowo relatif bisa melakukan sinkronisasi kebijakan. Antara rezim lama dan rezim baru yang akan ia pimpin.  Ia telah melakukan handling kabinet secara lebih dini. Bahkan sejak sebelum ia dilantik sebagai presiden.

Kedua, atas dukungan presiden Jokowi pula, gagasan strategis Prabowo memperoleh dukungan APBN. Visi kebijakannya masuk dalam visi anggaran secara lebih cepat. Begitu dilantik, ia bisa menjalankan sejumlah program utamanya.

Kemenkeu menambah Rp 113,05 triliun dalam pos belanja Kemenerian Lembaga (K/L) pada RAPBN 2025. Untuk mendukung program-program Prabowo-Gibran.

Jumlah tersebut terbagi dalam empat program utama. MBG (Makan Bergizi Gratis) senilai Rp 71 Triliun. Masuk dalam pos anggaran Badan Gizi Nasional. Jumlahnya masih jauh dari total kebutuhan. Akan tetapi sudah cukup untuk menjalankan janji kampanyenya. Menyisir segmen-segmen prioritas.

Pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp 3,2 T. Pembangunan Rumah Sakit berkualitas di daerah senilai Rp 1.8 T. Menyasar 52,2 juta orang. Program ini merupakan salah satu kebutuhan prioritas masyarakat.

Renovasi sekolah dengan anggaran Rp 20 T. Pembangunan LPND (Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa) dengan total 15 T. Untuk intensifikasi 80 ribu ha sawah dan 150 ribu ha lahan sawah baru.

Program-program tersebut bukan saja menyasar kebutuhan prioritas utama saat ini. Kesehatan-kedaulatan pangan-pendidikan. Melainkan juga program populis.

Menjalankan program itu dengan sendirinya akan mengglorifikasi kemunculan rezim baru. Cukup untuk membuat rakyat ceria. Skala luas.

Ketiga, landasan politik luar negeri. Prabowo telah tampil dalam forum-forum internasional. Dalam kapasitasnya sebagai Menhankam. Ia sosialisasikan visinya dalam tiga isu besar internasional: Palestina-Ukraina-Laut Cina Selatan. Ia juga aktif dalam kancah regional. Menjalin komunikasi dan membangun solidaritas lebih awal dengan negara-negara ASEAN.

Atas langkah-langkah itu maka wajar muncul pertanyaan: “seberapa mampu Presiden Prabowo langsung adu sprint?”. Mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

Di antara landasan yang perlu ia siapkan pada kabinet baru adalah solusi atas batu sandungan internal. Masalah korupsi. Bagaimana mengatasi kebocoran anggaran oleh praktik-praktik korupsi itu. Sesuatu yang ia resahkan dalam “Paradoks Indonesia”.

Blue print pemberantasannya secara cepat belum ia ungkapkan kembali secara terbuka. Termasuk politik kebijakannya terhadap kelangsungan RUU penyitaan aset koruptor.

Berikutnya adalah “politik dinasti”. Ia belum terdengar menyinggug politik dinasti. Termasuk komitmennya membuat UU Anti Politik Dinasti. Isu ini marak dan akan terus bergaung di tengah-tengah masyarakat.

Tidak kalah penting adalah skenario pembangunan terencana, sistematis, bertahap, berkelanjutan. Perlunya GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Termasuk payung hukum untuk menaunginya. Melalui pengembalian MPR sebagai locus of power. Pemegang kedaulatan rakyat.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memang telah menyiapkan pijakan untuk adu sprint. Akan tetapi terdapat sejumlah batu sandungan internal yang harus ia siapkan solusinya.

Batu-batu sandungan internal tidak bisa diabaikannya.

 

 

 

ARS (rohmanfth@gmail.com), Jaksel, 09-09-2024