Jokowi & Pergeseran Isu Struktural – Personal?

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 11/08/2025

Apa itu “pergeseran isu struktural-personal”?. Ialah pergeseran public issues (isu publik), agar terlihat seolah menjadi personal troubles: masalah pribadi (Sosiolog AS: C. Wright Mills). Pergeseran itu untuk mengaburkan masalah sebenarnya.

Banyak teori sejalan dengan Mills.

Kita mengenal Agenda-Setting Theory (McCombs & Shaw, 1972). Media dan aktor politik mempengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Isu struktural (pengangguran, inflasi, korupsi sistemik) di geser ke isu personal. Seperti soal kelakuan /skandal individu, sifat-sifat, keluarga pejabat. Isu personal dierkuat. Agar masalah sebenarnya (isu struktural) dilupakan.

Framing Theory (Entman, 1993). Ialah cara isu dibingkai untuk mempengaruhi cara publik memahami. Contoh isu struktural: krisis ekonomi Asia 1997-1998. Korupsi sistemik, nepotisme, otoritarianisme. Digeser menjadi isu personal: “Soeharto dan keluarganya akar segala masalah”. Para penuding Soeharto KKN juga bagian dari pembuat masalah bangsa. Dilupakan begtu saja.

Scapegoating /kambing hitam/ Attribution Theory (Allport, 1954; Heider, 1958). Publik cenderung (dibuat) mencari pelaku tunggal yang bisa disudutkan untuk masalah kompleks. Inflasi atau korupsi: problem sistem. Publik cukup puas dengan kambing hitam. Figur yang disimbolkan aktor penyebab satu-satunya. Kegagalan sistem dilupakan.

Issue-Attention Cycle (Downs, 1972). Isu publik cenderung bergeser cepat dari perhatian luas. Minat publik semakin lama menurun. Setrategi mengalihkan perhatian ublik dengan menimpa isu baru.

Distraction Politics / Diversionary Theory (Buhaug & Gates, 2002; Tir & Jasinski, 2008). Pemimpin atau aktor politik memunculkan isu alternatif (termasuk serangan personal). Mengalihkan fokus dari kelemahan struktural.

Apakah fenomena-fenomena itu masih terjadi dalam penyelenggaraan negara dan tradisi perpolitikan elit kita. Atau bahkan  semakin marak?. Mari kita cermati. Kita ambil contoh pola relasi PDIP-Jokowi.

PDIP merupakan penikmat kekuasaan reformasi. Masa jayanya naik-turun. Menanjak semasa Megawati terpilih menjadi presiden. Redup pada era SBY. Menanjak lagi pada era petugas partai —meminjam diksi internal DIP—: Jokowi. Pasca menjabat, Jokowi disudutkan. Ijasahnya di eksploitasi. Ia dianggap sebagai pengkhianat partai oleh PDIP. Segala kejanggalan kebijakan dibebankan pada Jokowi.

Bukankah Presiden Jokowi dianggap sebagai petugas partai. Menjalankan misi PDIP dalam pemerintahan. Kabinetnya diisi banyak kader PDIP pada posisi strategis. Kenapa kesalahan rezim pemerintahannya hanya dibebankan pada Jokowi?.

Fenomena ini bisa kita sodorkan hipotesa: “PDIP menaruh beban kesalahan selama 10 tahun pemerintahannya melalui personalisasi Jokowi”. Agar PDIP terus bisa meraih dukungan publik. Tidak dipersalahkan atas kesalahan-kesalahan rezimnya.  Bisa memperpanjang eksistensi politiknya. Tidak segera meredup menjadi “partai papan tegah”, middle tier party.

PDIP sudah sejak lama mulai berjarak dengan simpati rakyat. Calon Presidennya — tokoh utamanya— tidak bisa memenangkan kontestasi kepresidenan pada masa SBY. Pada era setelahnya, tokoh utamanya —Megawati— juga tidak diterima publik.

PDIP harus mengakomodasi “intimidasi elektoral publik” dengan menjadikan Jokowi —tokoh populer kala itu— sebagai presiden. PDIP membangun imajinasi: Presiden Jokowi sebagai “petugas partai”. Agar kesan PDIP sebagai pengendali, masih bergaung di masyarakat.

Penyudutan Jokowi sebagai penanggung beban rezim 10 tahun pasca SBY, bisa dipahami sebagai cuci tangan PDIP dari kesalahan bersama yang dibuatnya. Melalui narasi “petugas partai”, PDIP mengendalikan rezim 10 tahun itu. Akan tetapi paska pemerintahan Jokowi berakhir, semua kesalahan dibebankan pada Jokowi. Teramasuk dikesankan melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto yang.

Rakyat melupakan banyak kabinet strategis (era Jokowi) berasal dari PDIP. Kesalahan rezim Jokowi juga kontribusi para anggota kabinat yang sepenuhnya tidak bisa dikendalikan Jokowi. Rakyat melupakan banyak kepala daerah PDIP terlibat korupsi. Rakyat juga melupakan kasus Sekjen Hasto yang akhirnya diputihkan melalui Amnesti.

Bisa diduga, serupa dengan kasus Tom Lembong. Sebagai salah sati ikon pergerakan politik Anies Baswedan. Jokowi disudutkan melalui isu kasus personal (isu ijazah palsu). Isu kriminalisasi kasus Tom Lembong. Diungkap lagi kasus terbunuhnya pengawal Habib Rizieq. Semua dialihkan menjadi beban personal Jokowi.

Kasus-kasus itu meredup ketika Hasto mendaat Amnesti. Tom Lembong memperoleh Abolisi.

Bisa dibuat hipotesa singkat: tudingan ijasah palsu Jokowi, pengkhianat partai, kriminalisasi hukum oleh Jokowi, hanya kedok. Alat bargaining agar Tom Lembong dan Hasto dibebaskan. PDIP dibebaskan dari tudingan kesalahan selama 10 tahun rezim pemerintahannya.

Mungkinkan begitu?. Kita bisa merangkai sendiri puzzle-puzle itu.  Berdasarkan pisau analisa teori-teori di atas.

• ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com)