JAKARTA – FSGI menilai satu tahun kepemimpinan Nadiem Makarim, tidak banyak memberikan perbaikan pada kondisi pendidikan Indonesia. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh menteri yang sejak awal sudah menuai pro dan kontra ini.
Sekjen FSGI, Heru Purnomo, menyatakan dari hasil penilaian yang dilakukan, secara umum Nadiem lebih banyak tidak tuntas dalam penilaian Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).
“Dari hasil penilaian pada kinerja, kita menyatakan Mas Menteri memang berhasil menuntaskan sektor Kurikulum Darurat, Penghapusan UN dan Asesmen Nasional. Tapi, ada lima penilaian yang tidak tuntas,” kata Heru, saat dihubungi Cendana News, Senin (26/10/2020).

Ia menjelaskan, BDR atau PJJ, Mas Menteri terbukti hanya mampu menuntaskan dalam hal pencegahan penyebaran virus Covid-19.
“PJJ memakan korban jiwa, 2 siswi meninggal dunia karena beratnya PJJ, tidak ada pemetaan permasalahan PJJ dengan data terpilah, peserta didik dan pendidik tidak memiliki alat PJJ secara daring, sulitnya sinyal di daerah tertentu, mahalnya kuota internet atau masalah lainnya. Tapi, langkah yang diambil tidak menyentuh akar masalah, akhirnya tidak tuntas,” urai Heru.
Bantuan Kuota Belajar yang diberikan pada masa PJJ ini pun tidak menyelesaikan masalah yang ada.
“Anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak pada blank spot tidak menikmati bantuan kuota, proses penyaluran kuota internet tidak berjalan sesuai rencana, pembagian kuota belajar dan kuota umum yang tidak tepat dan kebijakan ini belajar berpotensi mubazir dan merugikan keuangan negara,” ujarnya lebih lanjut.