Sembilan Ruas Transjawa Diresmikan Akhir 2018
JAKARTA – Sembilan ruas tol Trans Jawa akan diresmikan dan beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018. Pada September 2018, ruas tol yang akan beroperasi adalah Tol Sragen-Ngawi sepanjang 51 kilometer.
Tol Sragen-Ngawi saat ini progres fisik mencapai 96 persen. Kemudian yang beroperasi lainnya adalah Tol Porong-Gempol sepanjang enam kilometer yang saat ini memiliki progres 76 persen. Kemudian pada Oktober 2018 akan beroperasi Tol Salatiga-Kartosuro sepanjang 32 kilometer yang saat ini progres fisiknya mencapai 70 persen.
“Jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 43 kilometer dan Tol Solo-Sragen sepanjang 36 kilometer, saat ini progresnya sudah 100 persen dan siap diresmikan bulan Juli 2018,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (27/6/2018).
Pada November 2018, akan beroperasi Tol Pemalang-Batang sepanjang 33 kilometer yang saat ini memiliki progres fisik 72 persen. Kemudian Tol Batang-Semarang sepanjang 74 kilometer yang saat ini memiliki progres fisik 78 persen. Dan pada pada Desember 2018, akan beroperasi Tol Wilangan-Kertosono sepanjang 37 kilomegter yang saat ini progres fisik mencapai 70 persen dan Tol Pasuruan-Grati-Probolinggo sepanjang 44 kilometer yang saat ini memiliki progres fisik 36 persen.
Kementerian PUPR berupaya menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak-Banyuwangi sepanjang 1.150 Km pada akhir 2019. Saat ini, sudah sepanjang 920 kilometer jalan sudah tersambung dari Merak hingga ke Pasuruan. 607 kilometer sudah operasional dan sisanya 313 km ditargetkan selesai akhir 2018.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan jalan tol harus terintegrasi dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri, pelabuhan laut, pelabuhan udara, kawasan wisata, hingga permukiman skala besar. Dengan begitu, pembangunan tol bermanfaat maksimal baik untuk dunia usaha, pariwisata dan industri.
Tol Trans Jawa dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaanya juga mampu membantu menurunkan biaya logistik untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagaimana Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketersediaan jalan tol juga diarahkan untuk mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal yang ada di sepanjang koridor tol. Salah satunya dengan menyediakan lot-lot bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tempat istirahat (rest area).
Pemerintah menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) baik dengan swasta maupun BUMN dalam proses pembangunan jalan tol. Hal itu dikarenakan, pembangunannya membutuhkan investasi padat modal dan jangka panjang untuk mengurangi beban belanja APBN.
Untuk ruas tol yang layak secara ekonomi dan finansial akan dibiayai penuh dari investasi badan usaha. Sementara dukungan pemerintah diberikan pada ruas tol yang telah layak secara ekonomi namun secara finansial masih kurang. (Ant)