DPR Nilai Penanganan Korupsi di NTT Belum Sempurna
KUPANG – Komisi III DPR RI menilai, penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya sempurna.
“Memang dari laporan yang kami terima ada kemajuan untuk penanganan kasus-kasus korupsi di NTT, tetapi sepenuhnya belum bisa kami katakan sempurna,” kata Ketua Tim Komisi III DPR RI, Herman Heri, saat bertemu dengan sejumlah wartawan di Kupang, Kamis.
Herman melakukan kunjungan spesifik di Polda NTT bertemu dengan sejumlah instansi penegak hukum dan akademisi dalam rangka mengevaluasi bagaimana proses penengakan hukum khususnya dalam hal korupsi di provinsi berbasis kepulauan itu.
Ia mengatakan, masih kurang sempurnanya penanganan kasus korupsi di NTT akibat dari beberapa kendala yang dihadapi seperti masalah anggaran serta fasilitas yang diberikan untuk penanganan kasus-kasus korupsi di NTT masih sangat minim.
“Hal ini karena memang NTT merupakan provinsi kepulauan dan tentu saja membutuhkan banyak biaya atau anggaran yang besar,” tuturnya.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, masukan dan berbagai kekurangan yang didengarnya saat evaluasi yang berlangsung itu akan dijadikan pertimbangan untuk nantinya dapat dibahas di Jakarta.
Menurutnya, ada beberapa kasus korupsi menonjol yang dinilai mampu ditangani dengan baik oleh pihak Kejaksaan. Salah satunya adalah penanganan kasus korupsi di Bank NTT yang saat ini sudah beberapa orang yang telah ditahan.
Ia mengatakan pemilihan NTT sebagai daerah untuk dipantau perkembangan penanganan kasus korupsi bukan karena provinsi berbasis kepulauan itu terindikasi memiliki banyak kasus korupsi.
“Namun saya sebagai anggota DPR yang wilayah Dapilnya di NTT merasa bahwa masih belum maksimal proses penengakan hukum di daerah ini,” tuturnya.
Belum maksimal tersebut karena menurutnya niat dari pihak penegak hukum juga masih sangat minim. (Ant)