Bersama Bawaslu, Assoc. Prof. Sulistyowati Ajak Mahasiswa UNAS Belajar Pidana Pemilu

JAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengadakan acara seminar bersama dengan tajuk “Rapat Konsolidasi Organisasi Pengawas Pemilu bagi Stake Holder Pemilu” pada 11 Juni 2024, di Luxury Inn Arion Hotel, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Acara tersebut dibuka resmi oleh M. Zaenal mewakili Bawaslu RI, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Sedangkan dalam diskusi yang berlangsung setelah pembukaan, banyak peserta menyampaikan, hanya ada sedikit optimisme atas penyelenggaraan pemilu mendatang akan menjadi lebih baik.

Miko Gea yang menjadi pembicara mewakili Bawaslu RI menanggapi, ada beberapa fakta menarik, sehingga ia memantik perlunya diskusi lebih mendalam tentang kewenangan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu.

Misalnya, menurut Miko, pernah ada kejadian, Bawaslu sudah meregister suatu perkara pidana pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu (KPU), namun ternyata, pihak Jaksa yang menangani perkara justru mengulur waktunya hingga daluwarsa dan tidak bisa diproses kembali.

“Masih sangat banyak kendala yang harus diselesaikan dalam penyelenggaraan pemilu,” jelas Miko.

Fakta yang disampaikan Miko tersebut, ditanggapi dengan sangat serius oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Assoc. Prof. Sulistyowati, SH, MH (pendamping mahasiswa dalam diskusi tersebut) dalam diskusi terpisah.

Ia mengingatkan perlunya etika profesi yang harus ditegakkan, terutama bagi aparat penegak hukum, agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas.

“Bisa saja kejadian yang disampaikan Pak Miko ibarat fenomena gunung es, karena belum banyak terungkap. Hal tersebut semakin meneguhkan statemen bahwa negara tidak sedang baik-baik saja,” tandas Sulistyowati yang juga merupakan Owner Sulistyowati&Partners Law Office.

Terkait kerjasama ini, Sulistyowati mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unas Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta ini.

Menurut Sulis, acara semacam ini membuat proses belajar mahasiswa tidak hanya di dalam kelas saja, namun terlibat langsung dalam dinamika di luar kampus.

Hal tersebut bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan kreativitas untuk mencari solusi dalam melihat persoalan bangsa, tidak terkecuali dalam pemilu.

Sulis berharap, ke depan, perlu dibuat lagi acara yang lebih tajam dari segi materi dan jenis kegiatannya, tidak hanya dilakukan bersama Bawaslu saja, melainkan juga bersama pihak-pihak atau lembaga terkait lainnya, misalnya Mahkamah Konstitusi atau bahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Saya berharap, mahasiswa semakin kritis melihat situasi yang berkembang. Tugas mahasiswa tidak hanya kuliah formal dan sesegera mungkin lulus, namun lebih dari itu juga dituntut kepekaan dalam berbangsa dan bernegara. Karena mahasiswa harus tetap menjadi agent of social change untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkas Sulistyowati. ***