Jaga Kestabilan Harga di Jayapura, Pemerintah Gelar Rakor
KAMIS, 16 FEBRUARI 2017
JAYAPURA — Guna meningkatkan kestabilan harga di Kota Jayapura, sejumlah instansi terkait gelar rapat koordinasi (rakor) untuk mensinergikan program-progam kerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (16/02/2017).
|
| Suasana rakor sejumlah instansi di Jayapura guna antisipasi pengendalian harga. |
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Fauzan, mengatakan, tujuan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kali ini untuk mensinergikan program-program kerja antar OPD atau instansi terkait agar selaras dan efektif dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil di Kota Jayapura.
“Pencapaian inflasi Kota Jayapura pada tahun 2016 cukup terkendali sebesar 4,13 persen. Namun, TPID tetap perlu waspada karena tekanan inflasi pada tahun 2017 ada risiko meningkat,” kata Fauzan.
Untuk itu, lanjut Fauzan, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antara anggota TPID agar sasaran inflasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target. “Target kami inflasi secara nasional pada tahun 2017 yaitu sebesar 4 persen,” tuturnya.
Dari rakor tersebut didapatkan informasi beberapa program kerja setiap instansi terkait yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di Kota Jayapura tahun ini. Di antaranya perlu adanya peningkatan perikanan budidaya, perikanan tangkap, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
“Juga peningkatan perikanan melalui pelatihan pengolahan dan sekolah lapangan. Serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan seperti coolbox,” kata Yeni Wambukomo selaku Kepala Seksi Pemasaran.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Elby Uneputty dalam rakor itu juga mengatakan perlu adanya penyediaan angkutan massal berupa Bus Rapid Transit (BRT) yang akan beroperasi di trayek jalur utamaWaena-Jayapura.
“Juga membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengoperasikan BRT yang nantinya beroperasi di jalur Waena-Jayapura, Kota Jayapura,” kata Elby.
Di tempat yang sama Sekretaris Dinas Pertanian Kota Jayapura, Yohanis Sesa mengaku, perlu adanya pengembangan cabai di sentra produksi dan pekarangan rumah masyarakat. “Juga perlu pasar tani menjelang hari-hari besar,” kata Yohanis.
Sementara Kepala Bidang Ekonomi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rory C. Huwae mengatakan, harus dilakukan perencanaan pembangunan daerah, serta kerjasama pedagang antar daerah. “Juga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai tindak lanjut kerjasama perdagangan antardaerah,” kata Rory.
Dalam rapat ini yang berlangsung di Bank Indonesia dihadiri dari Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pertanian (Dispertan), Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan perwakilan Polresta Jayapura Kota.
Jurnalis: Indrayadi T Hatta / Editor: Satmoko / Foto: Indrayadi T Hatta