Bayar Utang Dulu, Pemkot Belum Anggarkan Penanggulangan Banjir

Kondisi tersebut membuat Dinas Pekerjaan umum, untuk sementara belum menganggarkan dana penanggulangan banjir pada tahun ini. Meski demikian, akan diusulkan apabila kondisi keuangan daerah sudah membaik, dan diusulkan diperintahkan 2017 sesuai dengan hasil Musrenbang.

“Tahun ini untuk penanggulangan banjir tidak ada, karena kita harus bebaskan tanah dulu dan perlu dana yang besar. Normalisasi juga terkendala. Sementara belum ada dana penanggulangan banjir, tapi tidak tahu nanti kalo diperubahan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Tara Alorante, Selasa (21/2/2017).

Ia menjelaskan dari hasil inventarisasi dinas PU bahwa ditemukan 50 titik banjir diantaranya ada titik banjir baru. Titik banjir baru tersebut berada di kawasan Balikpapan timur, Utara, dan MT Haryono. “Sesungguhnya kalo dilihat dari aspek PU, ketika ada genangan 30 cm dibawah dua jam masih batas toleransi. Sedangkan genangan 30 cm diatas tiga jam maka itu dikatakan banjir,” terangnya kepada media.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan banjir telah dilakukan secara bertahap, hanya saja kendala yang dialami yakni pembebasan lahan yang membutuhkan proses panjang.

Dikatakan Tara, dari 13 Bendali yang direncanakan untuk dibangun hingga kini baru 3 Bendali yang sudah terbangun. “Tiga bendali itu dikawasan lapangan tennis dua bendali, dan satu bendali ada di Kampung Timur. 10 yang belum terbangun saya tidak hafal karena harus melihat peta,” tandasnya.

Ia menerangkan penanggulangan banjir tetap mengacu pada master plan yang sudah dilakukan studi, misalkan sungai ampal yang masih harus dibangun 10 bendali. “Pertama kita bebaskan dulu, selanjutnya detail rekayasa desain, kemudian konstruksinya. Semua biaya yang cukup besar,” ucapnya.

Tara menegaskan awal tahun ini belum diusulkan namun apabila nanti diperubahan situasinya memungkinkan maka akan diusulkan. “Nanti diusulkan diperubahan kalo situasinya memungkinkan. Nanti dibahas dimusrenbang mana yang prioritas. Dari perhitungan diperlukan Rp90 miliar untuk normalisasi, itu belum tanahnya,” tutupnya.