Ada Kejahatan Politik di Pilkada Serentak 2017

SELASA, 21 FEBRUARI 2017

YOGYAKARTA — Peneliti Senior Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Dr. Zuly Qodir, menyebut telah terjadi kejahatan politik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 beberapa waktu lalu. Kejahatan politik tersebut dikatakan sengaja dibangun pihak tertentu untuk memenangkan Pilkada, sebagai sebuah pertaruhan para elit dengan kekuatan modal besar, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosio kultural. 

Kika: Dr. Priyambudi Sulistyanto, Dr. Najib Azra dan Dr. Zuly Qodir

Hal itu terlihat dengan dihalalkannya berbagai cara untuk saling menjatuhkan lawan politik, sekaligus meraup banyak suara dari masyarakat. Baik itu penggunan isu SARA, dominasi terminologi yang melahirkan tafsir tunggal, penghilangan kontrol moral yang diganti dengan teror moral, hingga munculnya kekuatan politik partikelir atau geng politik swasta, yang mengontrol pemilihan kepala daerah.

“Seperti Pilkada Jakarta itu. Merupakan pertarungan para pemilik modal besar dengan kepentingan masing-masing di dalamnya. Baik itu pemilik modal terbesar partai politik, pemilik modal ekonomi maupun modal sosial kultural,” kata Zuly Qodir, dalam diskusi bertema ‘Refleksi Pilkada Serentak 2017: Dari Isu SARA hingga Ancaman Kekerasan Politik’, yang digelar Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP UGM), Selasa, (21/2/2017).

Meski mengakui sejumlah kejahatan politik seperti penggunaan isu SARA itu memberikan pengaruh, namun Zuly menilai, kenyataannya hal itu tidak memberikan dampak signifikan dalam proses Pilkada. Hal itu terlihat dari masih kuatnya perolehan suara peserta Pilkada yang sejak awal terus-terusan diserang dengan isu SARA maupun kejahatan politik lainnya.

“Memang ada pengaruhnya. Namun, menurut saya tidak terlalu efektif. Setidaknya di putaran pertama lalu tidak mempan. Melihat Pilkada di Jakarta ataupun di Yogyakarta, raihan suara pihak yang sejak awal diprediksi tak memperoleh banyak suara, kenyataannya tetap mendapat suara signifikan,” katanya.

Sementara itu, Dosen Senior Flinders University Australia, yang banyak meneliti perkembangan di Asia Tenggara, Dr. Priyambudi Sulistyanto, menyebut penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 menjadi tolak ukur demokratisasi di wilayah Asia Tenggara. Hal itu tidak lepas, karena dibandingkan negara lain, Indonesia dianggap lebih mumpuni dalam hal demokratisasi. Perkembangan politik di Indonesia akan dapat mempengaruhi Asia Tenggara.

“Kondisi dan situasi politik yang terjadi di Indonesia sebenarnya juga banyak ditemukan di sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Seperti di Thailand yang mengalami kegagalan demokrasi prosedural, sehinggga berakhir kudeta. Lalu, Myanmar yang justru memfoto-kopi model Orde Baru. Ada juga Philipina yang memakai sistem politik seperti Amerika, dengan banyaknya kekuatan oligarki keluarga kaya atau dinasti politik,” katanya.

Situasi dan kondisi politik di sejumlah negara wilayah Asia Tenggara itu, dikatakan tak banyak berbeda dengan Indonesia. Berdasarkan riset penyelenggaraan Pilkada, banyak ditemukan sejumlah fenomena politik. Mulai dari munculnya pemimpin lokal, munculnya politik koalisi, bangkitnya keluarga atau dinasti politik, banyaknya praktek politik uang, munculnya politik konsultatif atau makelar politik, hingga penggunaan media dan iklan sebagai alat politik.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Jatmika H Kusmargana