ASEAN Way: Orba dan Reformasi

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 28/06/2025

 

 

Sampai minggu lalu Asia Tenggara masih tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda akan terseret pertengkaran regional.

Rusia-Ukraina, Israil-Palestina, Iran-Israil, India-Pakistan. Jauh dari Asia Tenggara. Tiba-tiba, hanya dalam hitungan hari, Kamboja-Thailand saling serang. Pertengkaran bersenjata tidak terelakkan.

Jika eskalasi negara-negara Asean meningkat. Termasuk konflik internal Timor Leste jika terus dirundung kemiskinan. Masih mampukah “Asean Way” efektif. Memproteksi Asean dari intervensi negara-negara superpower global?.

ASEAN Way adalah pendekatan khas ASEAN dalam menangani hubungan antarnegara. Indonesia pelopor pendekatan ini. Menekankan Konsensus dan musyawarah, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, pengambilan keputusan secara informal dan perlahan (slow diplomacy), menghindari konflik terbuka.

Pada era Orde Baru, pendekatan ini mampu menjaga stabilitas jangka panjang Asia Tenggara. Sebuah kawasan yang sebenarnya penuh keberagaman politik dan ekonomi.

Efektifitas pendekatan ini melemah ketika Indonesia memasuki reformasi. Asean Way tidak lagi efektif meredakan konflik di Asia Tenggara. Asean Way dianggap menghambat respons cepat terhadap krisis.  Contohnya kasus Myanmar pasca-kudeta 2021. Penindasan demontrasi sipil, kasus Rohingya, dll.

Asean Way dianggap menutupi pelanggaran HAM dan demokrasi di negara anggota. Dinilai pula kurang efektif dalam menghadapi tekanan geopolitik, terutama dari Tiongkok dan kekuatan besar lainnya (AS). Pendekatan Asean Way pada Orde Baru Indonesia, dinilai sebagai pendekatan “masa bodoh”. Intervensi global power masuk dengan mudah di ASEAN.

Potensi konflik di wilayah Asean sangat tinggi. Sengketa Laut Cina Selatan masih memanas. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei (anggota ASEAN) terlibat sengketa klaim wilayah dengan China. Filipina vs Vietnam memiliki klaim tumpang tindih. Negara-negara Asean memiliki respon yang beragam terhadap Beijing dalam merespon Laut Cina Selatan.

Thailand vs Kamboja memiliki potensi konflik laten atas Candi Preah Vihear. Sebagaimana kasus ini mencuat kembali saat ini. Kasus Ambalat antara Indonesia vs Malaysia.

Terdapat “isu minoritas dan etnis lintas negara. Kasus Rohingya (Myanmar). Patani Melayu (Thailand Selatan). Adanya “isu migrasi dan tenaga kerja” / perdagangan orang di Malaysia – Indonesia – Filipina – Myanmar. “Isu lingkungan dan sumber daya alam” seperti kabut asap lintas batas (Transboundary Haze). Pembangunan Dam di Sungai Mekong. Laos dan Kamboja membangun bendungan besar yang memengaruhi aliran air ke Vietnam dan Thailand.

Adanya perbedaan garis politik dan Hak Asasi Manusia seperti Myanmar pasca-kudeta 2021. Indonesia dan Malaysia mendorong ASEAN bersikap tegas terhadap junta militer Myanmar. Thailand, Kamboja, dan Laos cenderung netral atau mendukung junta. Internal ASEAN terbelah.

Adanya persaingan ekonomi dan proteksionisme. Negara-negara ASEAN bersaing dalam menarik investasi asing, industri manufaktur, dan ekspor. Kebijakan protektionis atau subsidi dalam negeri bisa memicu ketegangan antar anggota. Misalnya soal tarif perdagangan atau hambatan non-tarif.

Kenapa Asean Way efektif pada masa Orde Baru. Efektifitasnya meleleh pada era reformasi?

Ada kepemimpinan stabil pada masing-masing negara Asean pada era itu. Dari sudut pandang ultra demokrasi mengistilahkannya sebagai kepemimpinan otoriter. Misalnya presiden Soeharto (Indonesia). Mahathir Mohamad (Malaysia). Lee Kuan Yew (Singapura). Ferdinand Marcos (Filipina) Ne Win (Myanmar/Burma). Thanom Kittikachorn (Thailand).

Kepemimpian Presiden Soeharto sangat sentral dan figur dihormati di Asean. “Kakak Tua”dari pemimpin-pemimpin Asean. Gaya diplomasinya tenang dan pragmatis tapi berwibawa. Negara lain melihatnya sebagai penyeimbang dan pemimpin tidak formal ASEAN.

Kondisi politik regional mendukung. Negara-negara ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) saat itu menghadapi ancaman yang sama: Komunisme. Lebih memilih kerja sama daripada konflik.

Politik LN Orba pada regional asean: pragmatis dan tidak menggurui. Indonesia tidak memaksakan ideologi atau sistem pemerintahan. Negara tetangga merasa aman. Diplomasi Indonesia berbasis pada kepercayaan, solidaritas, dan stabilitas. Bukan dominasi. Presiden Soeharto sering pula menggunakan “personal diplomacy”. Menjalin hubungan pribadi dengan pemimpin negara tetangga. Termasuk terhadap Lee Kuan Yew (Singapura) dan Mahathir Mohamad (Malaysia).

Meskipun militer kuat di dalam negeri, Indonesia tidak mengintervensi secara langsung negara lain. Kecuali kasus Timor Leste. Justru kekuatan militer Indonesia dianggap sebagai stabilizer kawasan, bukan ancaman.

ASEAN pada saat itu sangat fokus pembangunan ekonomi dan membendung pengaruh komunis dari Indochina. Presiden Soeharto mendukung kerja sama ekonomi. Terutama lewat Proyek Industri ASEAN (ASEAN Industrial Projects) yang mempererat hubungan.

Selain secara terbuka mempromosikan non intervensi terhadap anggota, Presiden Soeharto seringkali menggunakan backchannel diplomacy. Ialah saluran belakang dalam meredakan konflik.

Konflik Kamboja – Vietnam (1978–1991): Invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1978. Backchannel diplomacy Presiden Soeharto: menggunakan Ali Alatas (Menlu RI) diplomasi diam-diam dengan China, Vietnam, dan faksi-faksi Kamboja. Mendorong Jakarta Informal Meeting (JIM) (1988 dan 1989) Mengizinkan penggunaan Indonesia sebagai mediator netral, tanpa publikasi besar. Menjaga komunikasi pribadi dan informal dengan PM Hun Sen dan Pangeran Sihanouk untuk menyatukan berbagai faksi Kamboja.

Ketegangan dengan Malaysia (Konfrontasi pasca-1965). Pasca Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963–1966), hubungan kedua negara sangat tegang. Langkah backchannel Presiden Soeharto: menjalin kontak pribadi dengan PM Tunku Abdul Rahman melalui utusan tidak resmi(backchannel envoys). Mendorong pendekatan budaya dan ekonomi, termasuk pertukaran rahasia (inteleijen saol komunisme) untuk menghindari keributan diplomatik. Menugaskan diplomat-diplomat senior seperti Adam Malik untuk menjalin komunikasi bilateral informal, sebelum normalisasi resmi.

Integrasi Timor Timur (1975–1999): jatuhnya rezim Salazar di Portugal. Timor Timur menjadi daerah konflik. Sebagin faksi meminta integrasi dan disambut Indonesia. Backchannel diplomacy Presiden Soeharto: membangun komunikasi informal dengan negara ASEAN. Agar tidak mengutuk keras integrasi tersebut secara terbuka. Menggunakan jalur-jalur personal dengan Australia dan Amerika Serikat untuk mengurangi tekanan internasional. Mengirim tokoh-tokoh seperti Benny Moerdani dan diplomasi militer-ke-militer untuk menjelaskan posisi Indonesia di balik layar.

Pendekatan dengan RRC (Pasca putus hubungan diplomatik 1967–1990).
RI–RRC putus hubungan diplomatik sejak G30S/PKI. RRC dinilai terlibat dan mendukung PKI. Backchannel Diplomasi Soeharto: menjaga komunikasi tidak resmi melalui perantara seperti Singapura dan Thailand. Membangun kerja sama ekonomi dan perdagangan secara diam-diam sebelum membuka hubungan diplomatik (1990). Soeharto secara pribadi menjaga komunikasi tidak langsung dengan Deng Xiaoping melalui jalur intelijen dan tokoh bisnis Tionghoa.

 

Itulah praktek Asean Way era Presiden Soeharto. Mempromosikan prinsip “non-indifference” (tidak bersikap masa bodoh) sebagai alternatif dari non-intervensi absolut. Melalui Backchanel Diplomacy.

Mampukan pemerintah Indonesia ke depan memainkan peran stabilizer ini. Bukan hanya level elit negara. Indonesia perlu lebih diintensifkan sebagai ajang “ngopi” warga Asean. Agar Indonesia menjadi peluruh konflik Asean. Tentu Backchanel Diplomacy tetap diperlukan. Melalui strategi yang baik.

 

• ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com)