Presiden Soeharto dan Kutukan Mpu Gandring Reformasi

Apa arti dari “Mpu Gandring Reformasi” itu?. Apa pula hubungannya dengan Presiden Soeharto?

Tulisan ini hendak memotret 25 tahun perjalanan reformasi dari optik spiral konflik Mpu Gandring. Sebuah kisah pilu kemunculan Dinasti Singasari yang membawa korban seorang Mpu. Produsen senjata mematikan pada masanya.

Dinasti itu pula yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan Majapahit. Bahkan hingga era Demak sampai Mataram Islam (?), dinasti itu tidak lepas dari belitan konflik. Spiral konflik itu melibatkan dukungan publik luas. Mencoraki jatuh bangunnya bangsa nusantara. Rakyat luas terbawa menderita oleh konflik berulang itu.

Sebuah kisah, tentang Ken Arok. Curiculum vitae-nya tidak jelas. Keturunan siapa. Tempaan pendidikan (pelatihan) macam apa? Absurd. Obscuur Libel.

Ia tergiur kecantikan Istri seorang Akuwu. Tunggul Ametung namanya. Ia ingin merebut istri Akuwu itu. Juga jabatannya.

Ia kemudian datang ke seorang Mpu kesohor. Gandring nama Mpu itu. Produsen senjata. Ken arok order senjata mematikan. Sebilah keris.

Mpu Gandring ingin senjata buatannya presisi. Agar kualitasnya terbaik, tidak ada cacat, akurat dan mematikan. Perlu sedikit tambahan waktu untuk finalisasi.

Tapi Ken Arok tidak sabar. Ia ingin segera merebut Ken Dedes. Juga jabatan Tunggul Ametung. Suami Ken Dedes itu harus segera dibunuh. Agar Ken Arok segera menjadi penguasa.

Ken Arok berdalih ingin melihat keris yang belum jadi itu. Ia tikam Mpu Gandring itu dengan keris itu. Mpu kesohor itu mati oleh senjata buatannya.

Kematian gandring membawa kutukan. Keris itu akan membunuh Ken Arok dan keturunannya hingga ke 7. Kutukan itupun terjadi.

Ken Arok menjadi penguasa Singosari. Spiral konflik sebagaimana kutukan Mpu Gandring itu tidak terelakkan. Keris senjata mematikan membawa korban dari generasi ke generasi.

Terus apa hubungannya dengan Presiden Soeharto dan Reformasi?

Secara langsung tidak ada. Hanya optik historis untuk memotret realitas kehidupan bangsa Indonesia. Pada era reformasi. Khususnya spiral konflik yang terus menikam bangsa ini.

Presiden Soeharto diminta naik panggung kekuasaan untuk merehabilitasi Orde Lama yang porak poranda. Ekonominya, kehidupan politiknya, stabilitasnya, maupun kohesivitas sosialnya. Hyperinflasi sampai 650%. APBN Defisit. Terjebak ketergantungan pada impor pangan.

Setelah berhasil meredam kudeta PKI 1965, ia dikehedaki oleh bangsa ini untuk memimpin pembangunan kembali Indonesia.

Presiden Soeharto menjawab tantangan itu dengan pertama-tama membangun konsensus. Pancasila dijadikan muara dari semua tarik ulur diskursus paradigmatik tentang pembangunan bangsa. Presiden Soeharto menekankan bahwa pembangunan nasional adalah penjabaran Pancasila dalam semua seginya.

Ia cerdaskan rakyat Indonesia. Termasuk memahamkan rakyat tentang standar tinggi bernegara. Sesuai UUD 1945. Ia lakukan edukasi idiologi bangsa. Populer kala itu disebut P4.

Penataran-penataran P4 itu membuat rakyat sadar akan eksistensi bangsanya. Arah perjuangan bangsanya. Target-terget perjuangan yang harus dipenuhi bangsanya. Koridor-koridor yang harus ditaati dalam pembangunan.

Presiden Soeharto membawa Indonesia lepas statusnya sebagai negara miskin menjadi berkembang. Swasembada pangan terwujud. Melalui pembangunan bertahap berkelanjutan, Indonesia di ambang pintu memasuki negara Industri. Itu tahun 1997. Industri-industri strategis berbasis teknologi tinggi mulai produksi. PT. PAL, IPTN, Pindad, LEN, dll.

Capaian prestasi-prestasi itu diverifikasi lembaga-lembaga internasional. PBB sendiri yang memberikan penghargaan atas keberhasilan Indonesia. Swasembada pangan, pembangunan pendidikan, pemberantasan kemiskinan, perubahan status menjadi negara berkembang.

Semua diakui sebagai keberhasilan brilian oleh PBB. Bukan lembaga-lembaga partikelir.

Target Presiden Soeharto jelas. Menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil dan makmur dalam dua kali Pembangunan Jangka Panjang (PJP). Setiap tahap memakan waktu 25 tahun. Dua kali PJP itu dalam rentang 50 tahun. Kira-kira tahun 2019 yang lalu targetnya itu harusnya terpenuhi.

Upaya itu sudah di ambang keberhasilan. Indonesia dipandang sejumlah kalangan sebagai Micracle Asia. Sebuah Newly Industrial Country akan lahir. Itu tahun 1997. Sebelum dihantam krisis.

Tibalah prahara itu. Tahun 1997. Awalnya krisis moneter yang melanda kawasan Asia. Disusul krisis ekonomi dan kemudian krisis politik.

Krisis itu dijadikan momentum sejumlah pihak sebagai katalisator. Untuk menghentikan Presiden Soeharto dari jabatannya. Agar kemudian menempati posisi sebagai pengganti pengendali rezim yang baru. Untuk bisa mengendalikan Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto sendiri sudah sejak lama hendak berhenti. Namun ia gamang. Ketika rakyat dikabarkan masih menghendakinya memimpin. Ia pantang mengelak tanggung jawab itu.

Krisis itu tidak serta merta membuat Presiden Soeharto berhenti. Ia masih berjuang mengeluarkan Indonesia radi krisis.

Ia masih disegani dan dihormati. Maka pihak-pihak yang menghendaki Presiden Soeharto segera berhenti membuat alat tikam. Untuk bisa benar-benar menghentikan Presiden Soeharto secepatnya.

Alat tikam itu bernama-pembunuhan karakter. Character assassination. Menumpangi kritisisme dan kecerdasan masyarakat hasil didikan Presiden Soeharto sendiri.

Segala kemashuran, kewibawaan, dan kecemerlangan Presiden Soeharto dalam berjuang. Termasuk dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun bangsa. Dilucuti. Ditanggalkan melalui pembunuhan karakter dengan beragam isu.

Presiden Soeharto dituding KKN. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Tapi lebih dua dekade reformasi tidak terbukti. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Justru KKN disinyalir lebih hebat pada era reformasi. Itu menandakan sebenarnya Presiden Soeharto lebih berhasil meredam KKN.

Ia dituding menjual SDA seperti freeport. Publik melupakan kenyataan bahwa UU PMA sebagai payung hukum PMA ditandatangani Presiden Soekarno. Tanggal 10 Januari 1967. Bukan oleh Presiden Soeharto.

Freeport masuk Papua sudah sejak lama. Ketika masih dalam cengkeraman Belanda. Sebelum kemudian berhasil direbut pada tahun 1963. Melalui upaya militer dan diplomasi internasional.

Kala itu Soeharto masih Mayjen. Ia ditugasi merebut Irian Barat dari Belanda melalui kampanye militer. Berjibaku bertaruh nyawa di lapangan pertempuran. Aneh jika kemudian disudutkan menjual Papua.

Dituding otoriter. Melanggengkan kekuasaan. Tudingan itu melupakan bahwa eksisitensi jabatannya diperoleh melalui pemilu periodik. Pada era Orde Baru untuk pertama kalinya pemilu periodik sebagaimana amanat UUD 1945 berhasil diselenggarakan.

Soal jabatanya yang terus terpilih kembali setelah dua periode juga dilupakan. Bahwa UUD kala itu mengatur seperti itu. Membolehkan terpilih kembali. Rakyat kala itu menghendaki. Presiden Soeharto berulang kali terpilih karena memang kehendak bangsa ini.

Presiden Soeharto juga dituding sebagai pelanggar HAM. Aksentuasinya pada peristiwa 1965. Ketika terjadi civil war antara masyarakat komunis dan non komunis.

Tudingan itu melupakan fakta. Bahwa panglima tertinggi kala itu adalah Presiden Soekarno. Panglima tertinggilah yang harusnya dipersalahkan. Jika memang ada unsur kesalahan negara berupa pelanggaran HAM. Tapi Presiden Soeharto yang disudutkan.

Tudingan itu gencar dilakukan oleh eks dan simpatisan komunis. Mereka lupa atau sengaja menutup mata atas penjelasan Presiden Soeharto kepada pers internasional. Ketika baru menjabat sebagai presiden pada tahun 1970-an dan berkunjung ke Prancis.

Presiden Soeharto mengakui bahwa ada kasus tahanan PKI tidak segera di proses hukum. Paska kudeta yang gagal tahun 1965 itu.

Dikarenakan rakyat sangat marah. PKI berbuat jahat kepada rakyat. Memperkosa, merampok. Sebagaimana disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh masyarakat. Tapi untuk diproses secara hukum, tidak cukup bukti.

Kalau dikembalikan ke kampungnya maka akan berhadapan dengan pengadilan rakyat. Anggota-anggota PKI itu akan dihabisi oleh rakyat yang marah.

Harusnya eks anggota dan simpatisan komunis menyadari, jika tanpa kebijakan penahanan. Maka keberadannya sudah terbunuh sejak lama. Tidak bisa menghirup udara segar sebagaimana saat ini.

Pembunuhan karakter terhadap Presiden Soeharto terus digelontor hingga lebih dua dekade. Melalui beragam media dan saluran informasi publik. Sangat masif.

Ada tudingan juga bahwa Persiden Soeharto memperlakukan Presiden Soekarno sangat kejam. Digambarkan Presiden Soekarno dirawat oleh dokter hewan. Informasi hoax itu sengaja digelontor. Dijejalkan ke publik secara gencar.

Tudingan itu menutup mata. Bahwa para dokter yang merawat Presiden Soekarno itu adalah team dokter kepresidenan. Dibentuk Presiden Soeharto secara resmi. Melalui SK. Bahwa presiden dirawat oleh dokter-dokter kredibel.

Soeharto juga dituding kudeta merangkak. Tudingan ini dilakukan dengan menutupi fakta bahwa PKI lah yang sebenarnya kudeta merangkak. Tahap pertama membunuh para Jenderal TNI AD untuk digantikan perwira yang pro PKI.

Tahap kedua membentuk Dewan Revolusi dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Menjatuhkan Presiden Soekarno dari jabatannya.

Soeharto, orang yang hampir keseluruhan hidupnya digunakan melawan penjajah dan kemudian membangun Indonesia itu. Dibuat hina dihadapan sejarah. Melalui pembunuhan karakter yang tiada henti.

Bahkan ketika ada koreksi publik atas kegagalan-kegagalan rezim paska reformasi. Secepat kilat ditudingkan semua itu sebagai dampak kelanjutan kesalahan pemerintahan Presiden Soeharto. Tidak ada kesalahan bangsa ini, kecuali ditudingkan kepada Presiden Soeharto.

Dua puluh lima tahun telah berlalu. Kini bisa dengan jelas kita saksikan. Tikaman senjata “pembunuhan karakter” yang dialamatkan kepada Presiden Soeharto itu telah menjadi kutukan bagi bangsa ini. Menjadi semacam kutukan keris Mpu gandring di era modern.

Saling melakukan pembunuhan karakter sudah biasa. Menjatuhkan satu sama lain dalam meraih tujuan merupakan hal lumrah. Di sebuah negara Pancasila. Negara yang peradabannya ber-Tuhan.

Situasi ini sulit kita saksikan di era orde baru. Era dimana diajarkan tepa selira melalui P4. Toleran antar satu dengan yang lain. Kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kini terjadi sebaliknya.

Apalagi ketika momen pemilu tiba. Pembunuhan karakter semakin menjadi-jadi. Antar kandidat tidak lagi diwarnai diskursus adu program. Adu gagasan. Kalau toh ada hanya formalitas belaka.

Yang terjadi justru saling menjatuhkan satu sama lain melalui beragam isu. Bahkan melalui beragam hoax. Agenda strategis dalam mengurai problem kemajuan bangsa menjadi terlewatkan.

Celakanya, banyak elemen bangsa tidak ada yang bener-bener clean sheet. Banyak pula yang berlumuran kesalahan. Entah korupsi. Nepotisme. Entah pelanggaran yang lain. Jelas merupakan lubang yang lebih penting untuk dikoreksi. Dibanding ketika menghujani beragam tudingan hoax kepada Presiden Soeharto.

Senjata penikam Presiden Soeharto itu kini mengejar mangsa-mangsanya. Pembunuhan karakter itu menikam siapa saja. Sebagai alat meraih tujuan. Terus mengincar korban seperti keris Mpu Gandring. Tidak kenal lelah.

Lantas bagaimana spiral konflik ini bisa dihentikan. Bagaimana caranya menghapus kutukan itu?.

Kejujuran adalah jawabannya. Diskursus publik harus didasarkan fakta-fakta. Bukan hoax.

Buang senjata “pembunuhan karakter” dalam meraih tujuan. Katakan salah kalau salah. Katakan tidak, jika memang tidak salah. Secara proporsional. Tidak perlu dilebih-lebihkan.

Begitu pula dalam memperlakukan pemimpin-pemimpin kita. Termasuk kepada Persiden Soeharto.

ARS, Jalan Bangka-Jaksel, 30-01-2023