Belajar dari Transisi Presiden Soeharto

Oleh: Abdul Rohman Sukardi

Buku yang ditulis Widjoyo Nitisastro. Menceritakan soal itu. Soal transisi kebijakan dari Orde lama ke Orde Baru.

Buku itu berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjoyo Nitisastro”. Terbit tahun 2010. Oleh PT. Kompas Media Nusantara.

Ada juga buku berjudul “Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an”. Ditulis Sri Hadi. Terbit tahun 2006. Oleh penerbit Universitas Indonesia. Mengupas jejak kebijakan pembangunan Orde Baru.

Transisi kebijakan ekonomi itu bisa menjadi pelajaran. Bagi team ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Situasi yang dihadapi Presiden Soeharto tentu jauh lebih berat. Jika dibandingkan pada saat ini. Ketika infrastruktur dan SDM sudah sedemikian maju.

Presiden Soeharto ditakdirkan naik ke panggung kekuasaan dalam situasi kompleks. Mewarisi kondisi ekonomi yang secara eksponensial menderita kemunduran. Sangat mencemaskan. Indeks biaya hidup di kota Jakarta naik tajam mencapai 100% per tahun antara 1962-1964. Indeks itu kemudian melesat mencapai 650% dari Desember 1964 ke Desember 1965.

Harga barang kebutuhan hidup naik setiap hari. Indonesia terperangkap spiral hyper-inflasi. Disebabkan tidak terkendali naiknya volume uang yang didorong defisit APBN. Empat puluh lima persen APBN dipergunakan untuk persenjataan. APBN tidak berdampak pada kenaikan volume arus barang dan jasa bagi masyarakat.

Kenaikan laju hyper-inflasi disebabkan oleh kumulasi beberapa persoalan. Membesarnya defisit anggaran, arah alokasi anggaran ke jurusan tidak produktif dan naiknya volume uang mendorong kenaikan laju hyper-inflasi. Ekspor dan impor menurun. Utang luar negeri sudah jatuh tempo dan perlu dibayar. Semua ini menggerogoti cadangan devisa dari 326,4 juta dollar AS (1960). Turun secara mencolok menjadi 8,6 juta dollar AS pada 1965.

Pada awal memerintah, Presiden Soeharto menghadapi kelangkaan pangan, kelangkaan suplai bahan pokok yang parah. Terganggunya produksi, ekspansi moneter yang berlebihan, hiperinflasi. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, berhentinya industri, pengangguran yang besar sekali. Kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri. Utang luar negeri yang besar, krisis neraca pembayaran dan defisit anggaran.

Menghadapi situasi rumit itu, Presiden Soeharto melakukan langkah rehabilitasi dan stabilisasi. Pertama, menyelesaikan konflik internal dan eksternal, masalah sosial, dan pemberontakan. Kedua, menyelesaikan utang luar negeri (negosiasi pembayaran hingga tahun 1999). Ketiga, mengurangi laju inflasi.

Keemoat, rehabilitasi infrastruktur. Kelima, meningkatkan ekspor. Keenam, menyediakan bahan pangan dan sandang bagi masyarakat. Ketujuh, mengatasi berhentinya industri, pengangguran, krisis neraca pembayaran, menurunnya cadangan devisa dan tunggakan utang luar negeri.

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Presiden Soeharto menerapkan tiga kebijakan transisi. Pertama, memastikan stabilisasi keamanan. Kedua, minimalisasi pengeluaran yang tidak produktif. Ketiga, menggunakan sumber daya langka secara efisien.

Kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi itu dijalankan dengan strategi: Pertama, menerapkan sistem perekonomian pasar terkelola. Kedua, stabilisasi harga-harga.

Ketiga,  pembentukan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia. Meliputi: (1) tim birokrasi profesional yang disterilisasikan dari kepentingan politik, (2) dukungan politik kepada tim birokrasi, (3) penyediaan bantuan teknik untuk meningkatkan dan memperlancar jalannya ekonomi, (4) pembentukan Bappenas untuk merancang pembangunan nasional, dan (5) bantuan ekonomi penunjang pembangunan.

Keempat, pemerintah bertindak langsung menghilangkan sebab-sebab inflasi dan bukan hanya berdasarkan gejala inflasi.

Presiden Soeharto tidak memberi tempat pada: sistem “free-fight liberalism”,  sistem “etatisme” dan gejala monopoli yang merugikan masyarakat. Baik monopoli swasta maupun monopoli negara. Para ekonom Orde baru menolak mekanisme pasar secara murni. Sistem pembentukan harga berdasarkan pertemuan antara penawaran dan permintaan secara bebas menjamin dihindarinya penghamburan (waste) dan kelangkaan (scarcity). Akan tetapi ketidakseimbangan permintaan dan penawaran bisa memicu distorsi harga yang merugikan masyarakat. Orba kemudian melakukan kebijakan intervensi penerimaan dan penawaran.

Stabilisasi dan rehabilitasi itu berangsung 4 tahun. Tahun 1966 sampai dengan 1970. Baru setelah tahun 1971, pembangunan terencana, sistematis berkelanjutan bisa dijalankan. Melalui Pelita (pembangunan lima tahun) dan PJP (pembangunan jangka panjang), 25 tahunan. Pertumbuhan ekonomi di bawa di atas brata-rata7% pertahun. Secara konsisten selama lebih 30 tahun.

Itulah kisah dari buku itu. Kisah Presiden Soeharto mengawali pemerintahannya.

Bagaimana transisi Presiden terpilih Prabowo Subianto dari Presiden Jokowi?. Tentu ia mewarisi situasi lebih baik. Jika dibanding Presiden Soeharto.

Memang tidak sedikit pakar menilai. Situasi saat ini juga tidak ringan. Bangsa sedang dihadapkan beragam masalah kompleks. Gini ratio yang tinggi. Ketergantungan produk impor. Hutang jatuh tempo. De-industrialisasi. Dan masih banyak lagi. Perlu dilakukan reorientasi kebijakan. Agar bangsa ini bisa melaju cepat.

Bagaimana langkah-langkah Presiden Prabowo menghadapinya?.  Biarlah para ekonom nasionalis yang memikirkannya. Kita serahkan saja pada ahlinya.

ARS (rohmanfth@gmail.com), Jaksel, 30-07-2024