Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 1/04/2026
Sejak kemerdekaan, Indonesia menjalankan berbagai proyek pengiriman SDM unggul ke luar negeri. Namun, keberhasilannya selalu ditentukan satu hal. Ialah tingkat kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan dalam negeri.
Pada era Soekarno, pengiriman mahasiswa dilakukan melalui kerja sama bilateral dan skema seperti Colombo Plan. Fokusnya pada teknik, kedokteran, dan administrasi negara.
Dengan kebutuhan pembangunan yang masih dasar, tingkat kesesuaian relatif tinggi, diperkirakan 70–80%. Lulusan langsung mengisi kekosongan tenaga profesional.
Pada masa Suharto, proyek ini menjadi jauh lebih sistematis melalui peran B. J. Habibie. Program seperti Overseas Fellowship Program (OFP), Science and Technology Manpower Development Program (STMDP), dan STAID dirancang sebagai bagian dari strategi industrialisasi.
Sekitar 4.000 lebih pelajar dikirim ke luar negeri. Mayoritas di bidang teknik dan sains.
Karena langsung dihubungkan dengan industri strategis dalam negeri, tingkat kesesuaiannya mencapai sekitar 80–90%. Tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Namun, setelah Reformasi 1998, arah tersebut melemah. Program pengiriman SDM tetap berlangsung, terutama melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak 2012.
Skala meningkat, tetapi tidak selalu terikat pada kebutuhan sektor strategis nasional. Akibatnya, tingkat kesesuaian diperkirakan turun ke 40–60%. Karena banyak lulusan tidak kembali ke sektor prioritas atau bekerja di bidang yang tidak sepenuhnya relevan dengan pembangunan nasional.
Namun, faktor yang lebih menentukan justru ada di dalam negeri: struktur fakultas dan jurusan perguruan tinggi.
Pada era Orde Lama, struktur pendidikan tinggi masih sederhana dan langsung menjawab kebutuhan negara. Fakultas teknik, kedokteran, hukum, dan pendidikan mendominasi.
Diperkirakan 60–70% mahasiswa berada di bidang yang relevan langsung dengan Pembangunan. Kesesuaian relatif tinggi.
Kesesuaian ini mencapai puncaknya pada era Orde Baru. Ekspansi besar terjadi pada fakultas teknik, pertanian, dan sains.
Data menunjukkan sekitar 40–50% mahasiswa berada di rumpun STEM dan sektor produksi. Mendukung industrialisasi, infrastruktur, dan swasembada pangan.
Tingkat kesesuaian antara jurusan dan kebutuhan pembangunan diperkirakan 70–85%.
Pasca reformasi, struktur ini berubah. Pertumbuhan pesat perguruan tinggi—terutama swasta—mendorong dominasi jurusan berbasis pasar seperti ekonomi, manajemen, hukum, dan komunikasi. Saat ini, lebih dari 60% mahasiswa berada di bidang non-teknik. Sementara kebutuhan ekonomi bergerak ke arah teknologi, manufaktur maju, dan digitalisasi.
Akibatnya, hanya sekitar 30–50% lulusan bekerja di bidang yang linear dengan studinya. Menandakan rendahnya kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan.
Kesimpulannya, lintas rezim menunjukkan pola yang konsisten. Ketika proyek pengiriman SDM dan struktur fakultas dalam negeri terintegrasi dengan kebutuhan nasional, tingkat kesesuaian bisa mencapai 80% lebih. Namun ketika pendidikan berjalan tanpa arah strategis, kesesuaian turun drastis.Di sinilah tantangan Indonesia hari ini. Mengembalikan keterhubungan antara pendidikan tinggi dan proyek pembangunan nasional.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.