Belajar Memimpin Golkar dari Pak Harto

Saat itu, peranan TNI dalam politik Indonesia cukup kuat. Sebab, pada tahun 1957, Soekarno memberlakukan UU Keamanan Nasional yang banyak memfungsikan TNI. Ketika terjadi permasalah konflik akibat pengkhianatan G30S/PKI pada tahun 1965, TNI sangat diperlukan untuk mengawal roda Pemerintahan Indonesia. Karena, pada masa itu, ancaman komunisme bagi Indonesia masih ada.

Ketika dihadapkan dengan rencana dan rancangan pembangunan, serta kebutuhan yang mendesak, Indonesia segera mengadakan perubahan dan bangkit dari keterpurukan. Maka, yang sangat diperlukan adalah stabilitas keamanan nasional yang mantap, serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dari berbagai analisa dan kajian yang dilakukan, maka diputuskan dan disepakati oleh bangsa Indonesia, bahwa TNI harus memiliki peran serta dalam mendukung suksesnya pembangunan. Inilah hal ikhwal dari lahirnya Dwi Fungsi ABRI.

Seiring dengan kondisi itu, sebuah pemikiran lahir dari para alumni ITB dan UI yang mengatakan, ”Perubahan untuk Indonesia perlu segera dilakukan melalui pembangunan. Agar pembangunan tersebut segera dapat dilaksanakan dan segera dapat dirasakan, juga dapat terlihat secara nyata, maka perubuhan harus dimulai dari Desa.”

Inilah sebab musabab lahirnya ABRI Masuk Desa (AMD) yang sekarang dikenal dengan TMMD. Kemudian, pada masa itu, lahirlah kebijakan di tubuh TNI AD, bahwa yang layak untuk menjadi KASAD, yaitu dari Corps Zeni, agar selaras dengan kegiatan pembangunan yang melibatkan peranan TNI, kira-kira pada tahun 1980.

KEHIDUPAN PARPOL PADA MASA SOEHARTO

Mengenai kehidupan partai politik pada masa Soeharto, dalam ulasan ini saya batasi pada tahun 1970 hingga 1998. Pembatasan ini kita rasa sangat tepat, karena pada tahun 1970 itu merupakan titik tolak perubahan sistem dan pembaharuan politik bangsa Indonesia, setelah berakhirnya pemerintahan orde lama. Kemudian, sistem kepartaian menjadi penopang kepemimpinan Soeharto dalam membangun Indonesia.