Belajar Memimpin Golkar dari Pak Harto

Oleh: Eko Ismadi

JAKARTA — Di tengah gonjang-ganjing kepemimpinan Partai Golkar sekarang ini, pasca ditangkapnya Setya Novanto, dalam suasana eskalasi politik yang panas, tidak ada salahnya kita kembali menengok sejarah Nasionalisme Indonesia di era kepemimpinan Soeharto yang ditopang oleh Partai Golkar. Meskipun, pada kenyataannya, pemerintahan Soeharto harus diakhiri pada masa reformasi, karena sudah kehendak takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak perlu ada yang disesali dengan kenyataan itu.

Namun, pembaca budiman perlu tahu, yang membuat bangsa Indonesia harus menyesal, yaitu ketika suksesi kepemimpinan nasional reformasi memberi ruang dan kesempatan selebar-lebarnya bagi bangkitnya kembali PKI dan berkembangnya lagi pemikiran politik komunisme. Padahal, pemerintahan Presiden Soeharto telah berusaha keras mematikan Komunisme dan PKI. Ditambah lagi, banyak kalangan di era reformasi ini, menjelekkan Soeharto sejelek-jeleknya, tanpa memandang jasa pengabdiannya sama sekali.

Padahal, ketika memimpin Bangsa Indonesia, Presiden Soeharto tidak pernah sepatah katapun menjelekkan Soekarno. Pak Harto tidak pernah menyebut Soekarno terlibat PKI dan G30S/PKI. Demikian juga anak Soeharto tidak menyebut Soekarno diluar etika kehormatan sang tokoh, pejuang, dan pendiri bangsa Indonesia itu.

Sebaliknya, di masa sekarang ini, dalam masa pemerintahan hasil pilpres 2014 ini, ada anak Soekarno yang menyebut Seharto sebagai dalang peristiwa pengkhianatan G 30 S/PKI yang dipimpin DN Aidit Dan Untung. Tetapi dengan sikap anak Soekarno tersebut, kita jadi mengerti sekarang, memang benar apa yang dikatakan oleh Soeharto, ”Yang tidak senang dengan TNI dan Pancasila, hanyalah PKI dan komunis.”

Sekarang ini, Bangsa Indonesia harus memiliki pemikiran, membangun Indonesia di masa depan tidak memerlukan sikap dan perilaku yang menyanjung Soeharto dan menjelekkann Soekarno. Atau sebaliknya, malah menyanjung Soekarno dan menjelekkan Soeharto. Dengan terlalu menyanjung Soekarno, justru kita akan berperilaku kebangsaan Indonesia yang ingkar terhadap Pancasila seperti sekarang ini. Menampilkan Soekarno dengan Pancasila 1 Juni 1945, malah berujung pada sikap ingkar terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membangun kehidupan nasionalisme Indonesia yang dapat memantapkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang dalam bingkai NKRI, Bhineka Tunggal Ika, kebudayaan, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah generasi yang disebut generasi abad 19, 20, dan 21. Bukan generasi Zaman Now, genersasi x, generasi z, ataupun generasi milenial yang tidak diketahui visi dan misi kehidupannya dalam kebangsaan Indonesia.

SOEHARTO DAN GOLKAR

Di masa lalu, Soeharto memegang kepala pemerintahan setelah sukses mengakhiri konflik politik dan sosial masyarakat Indonesia pada tahun 1965, mematahkan gerakan PKI dengan G30S/PKI, yang ditandai dengan pembunuhan para Jenderal TNI AD. Setelah sekian lama bangsa Indonesia didera perselisihan politik dari tahun 1950 hingga 1965. Sekalipun Soekarno sudah mengupayakan akan pencapaikan kata sepakat tentang Indonesia dan sistim politiknya, ternyata, tidak kunjung ditemukan.

Alih-alih menentukan metode sistim politik yang tepat, Soekarno malah justru terjurumus dalam masalah kebangsaan Indonesia dengan program politik Nasakom yang berujung pada berakhirnya pemerintahan yang dia pimpin sendiri. Akibatnya, Soekarno ditentang oleh bangsa yang ia merdekakan, Soekarno ditentang partai yang ia dirikan, Soekarno ditentang oleh umat yang seiman dengan dirinya, dan Soekarno harus bermusuhan dengan politik Pancasila yang ia ciptakan sendiri.

Menurut pengamatan saya, Soeharto menjadi bagian dari Golkar itu terhitung sejak tahun 1957. Karena profesi Soeharto sebagai militer atau tentaralah yang membuatnya menjadi anggota Golkar. Ditambah lagi dengan aturan, bahwa TNI boleh memilih partai dan politik, menjadikan Soeharto sebagai bagian dari Politik Indonesia.

Dalam catatan sejarah yang saya pelajari, sepertinya, kondisi politik di masa Soekarno adalah keadaan politik yang memang disiapkan untuk menjurus pada konflik. Hanya saja, kita bertanya kenapa Soekarno dan tokoh nasional saat itu tidak sadar bahwa perkembangan Politik akan mendatangkan malapetaka? Apakah karena pada masa itu pelaku dan saksi sejarah serta pejuang bangsa masih hidup, maka tidak ada yang belajar sejarah? Soekarno mengajak belajar sejarah demi menguntungkan PKI, bukan bangsa Indonesia.

Ketika melihat sejarah Golkar pada tahun 1957, politik Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok, yakni politik islam, politik nasionalis yang disebut Golongan Karya, dan politik Komunis PKI, serta ormasnya. Kemudian, DPR mengusulkan Golkar menjadi alat demokrasi, dengan beranggotakan TNI dan Polri, pada tanggal 23 Oktober 1958. Semula, GOLKAR terdiri dari 7 Golongan, yaitu Gol Karyawan dan Pegawai, Golongan Buruh dan Tani, Golongan Pengusaha, Golongan Bersenjata, Golongan Tokoh Agama dan Alim Ulama, Golongan Angkatan 45, dan Golongan Jasa. Kemudian, muncul peristiwa Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dengan diberlakukannya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Saat itu, muncul istilah demokrasi terpimpin yang disertai dengan kebijaksanaan pemerintah membubarkan partai politik. Sebagai gantinya, dibentuk forum politik yang disebut dengan Front Nasional yang anggotanya adalah Golkar dan Golongan Politik. Kemudian dibentuklah Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964. Momentum inilah yang dijadikan hari jadi Golkar. Kemudian, pada tahun 1969, diadakan penyerdehanaan kelompok dalam Golkar, kembali menjadi 7 kelompok, yakni Soksi, Kosgoro, MKRGR, Gakari, Profesi, Ormas Hankam, dan Gerakan Pembangunan.

GOLKAR DALAM POLITIK KEBANGSAAN INDONESIA

Soeharto berpendapat, pada masa pemerintahan Soekarno, ada dua perilaku berpolitik yang menimbulkan konflik. Yang pertama, ketika partai politik diberi kebebasan sebebas bebasnya hingga terjadi konflik dalam sistim pemerintahan Liberal. Yang kedua, yaitu pada masa sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, partai politik ditekan habis hingga terjadi konflik. Tentunya, pendapat saya ini sangat diterima dan disetujui oleh sebagian rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan Politik Nasakom pada tahun 1965. Untunglah, saat itu, Soeharto segera membentuk format politik baru yang dapat melakukan perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam perubahan yang dilakukan Soeharto dibidang politik, yaitu menyempurnakan organisasi Front Nasional yang dibentuk Soekarno, lalu menyederhanakannya. Kalau Soekarno berhasil menyederhanakan menjadi 10 Partai Politik, Soeharto menyederhanakan menjadi tiga partai politik, yakni PPP, PDI, dan Golongan Karya, lalu ditetapkan melalui UU No 4 Tahun 1975.

Semenjak itu, Golongan Karya menjadi kekuatan Politik Nasional dan menjadi alat demokrasi bagi kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Melalui Partai Golkar, pemerintahan Soeharto menyalurkan program perubahan bagi bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

POLITIK DEMOKRASI PANCASILA

Barangkali, kita perlu belajar atas kejadian yang menimpa Soekarno pada tahun 1965, ketika Pancasila sudah tidak lagi menjadi cermin atau sumber inspirasi kehidupan kebangsaan. Saat itu, Pancasila hanya sekedar simbol administrasi belaka, bahwa ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian, Presiden Soeharto pada masa orde Baru mengajukan konsep sistem politik dalam pemerintahan yang disebut Demokrasi Pancasila yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsisten, serta konsekuen.

Demokrasi Pancasila merupakan ciri yang baik dari sistem politik dalam sejarah perkembangan politk Indonesia. Pada esensinya, yaitu sebuah sistem politik yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Karena itu, Demokrasi Pancasila pada masa itu disebut sebagai peradaban politk kebangsaan Indonesia yang baru dan ideal, sejalan dan selaras dengan perilaku kehidupan manusia Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat dan penguasa.

POLITIK PEMBANGUNAN DAN PERANAN TNI MELALUI GOLKAR

Setelah meninggalnya Presiden Soekarno, dualisme kepemimpinan nasional dapat diakhiri. Maka, program perubahan di berbagai bidang dapat segera terwujud dengan baik. Langkah pertama adalah perubahan sistem politik yang disepakati secara aklamasi oleh Bangsa Indonesia. Perubahan yang dilakukan adalah sistem politik, kegiatan, dan peranan TNI kita kenal dengan Dwi Fungsi ABRI.

Saat itu, kondisi politik internasional mendorong bangsa Indonesia untuk berpikir cepat untuk menyesuaikan dan menyiapkan diri guna memanfaatkan perkembangan dan dinamikanya. Saat itu, ada ancaman stabilitas kemanan nasional Indonesia dan stabilitas kawasan Asia Pasifik, serta regional Asia Tenggara. Salah satu metode yang dilakukan untuk menangkal dan menghadapi ancaman tersebut, yaitu perubahan, di mana perubahan yang dilakukan melalui pembangunan.

Pembangunan membutuhkan biaya dan materi sebagai sarana untuk dijadikan modal dasar pembangunan, serta menyiapan personel dan konsep perencanaan. Tidak membutuhkan waktu lama, para ahli Indonesia menyiapkan konsep dan rancangan pembangun untuk perubahan Indonesia. Dan ternyata, konsep tersebut dapat meyakinkan dunia Internasional, khususnya Negara Blok Barat pimpinan Amerika dan Eropa Barat, di bawah koordinasi Inggris yang menyetujui dan menyediakan bantuan dana bagi pembangunan Indonesia.

Saat itu, peranan TNI dalam politik Indonesia cukup kuat. Sebab, pada tahun 1957, Soekarno memberlakukan UU Keamanan Nasional yang banyak memfungsikan TNI. Ketika terjadi permasalah konflik akibat pengkhianatan G30S/PKI pada tahun 1965, TNI sangat diperlukan untuk mengawal roda Pemerintahan Indonesia. Karena, pada masa itu, ancaman komunisme bagi Indonesia masih ada.

Ketika dihadapkan dengan rencana dan rancangan pembangunan, serta kebutuhan yang mendesak, Indonesia segera mengadakan perubahan dan bangkit dari keterpurukan. Maka, yang sangat diperlukan adalah stabilitas keamanan nasional yang mantap, serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dari berbagai analisa dan kajian yang dilakukan, maka diputuskan dan disepakati oleh bangsa Indonesia, bahwa TNI harus memiliki peran serta dalam mendukung suksesnya pembangunan. Inilah hal ikhwal dari lahirnya Dwi Fungsi ABRI.

Seiring dengan kondisi itu, sebuah pemikiran lahir dari para alumni ITB dan UI yang mengatakan, ”Perubahan untuk Indonesia perlu segera dilakukan melalui pembangunan. Agar pembangunan tersebut segera dapat dilaksanakan dan segera dapat dirasakan, juga dapat terlihat secara nyata, maka perubuhan harus dimulai dari Desa.”

Inilah sebab musabab lahirnya ABRI Masuk Desa (AMD) yang sekarang dikenal dengan TMMD. Kemudian, pada masa itu, lahirlah kebijakan di tubuh TNI AD, bahwa yang layak untuk menjadi KASAD, yaitu dari Corps Zeni, agar selaras dengan kegiatan pembangunan yang melibatkan peranan TNI, kira-kira pada tahun 1980.

KEHIDUPAN PARPOL PADA MASA SOEHARTO

Mengenai kehidupan partai politik pada masa Soeharto, dalam ulasan ini saya batasi pada tahun 1970 hingga 1998. Pembatasan ini kita rasa sangat tepat, karena pada tahun 1970 itu merupakan titik tolak perubahan sistem dan pembaharuan politik bangsa Indonesia, setelah berakhirnya pemerintahan orde lama. Kemudian, sistem kepartaian menjadi penopang kepemimpinan Soeharto dalam membangun Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Soeharto, sempat muncul di kalangan politikus dan ahli pemerintahan, istilah hegemoni. Namun, pada masa itu, Demokrasi Pancasila sebagai metode, dengan konsep pemikiran dan semboyan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kehidupan politik pada masa Soeharto dapat berjalan harmonis, selaras, dan seimbang, karena ada dukungan partai politik yang luas dan otonom, sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif dan kompetitif, kontrol kekuasan yang efektif, serta kompetisi yang leluasa dan sehat dalam nuansa demokrasi Pancasila.

Sebagaimana tubuh manusia, demikian pula pemerintah dan politik, tidak semua sempurna dan tidak semua bermasalah. Tetapi, pada kenyataannya, politik Soeharto pada masa orde Baru telah menorehkan sejarah pembangunan dan perubahan bagi bangsa Indoneisia, hingga bisa kita rasakan sekarang ini.

UPAYA SOEHARTO MEMBANGUN KEHIDUPAN POLITIK GOLKAR

Bagi saya, kepemimpinan adalah seni. Kepemimpinan adalah talenta. Namun, jangan lupa, sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, kita juga harus menyadari, kepemimpinan adalah pewahyuan. Mengapa pewahyuan? Ketika seorang pemimpin hadir dengan pewahyuan, maka sesungguhnya, dia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Berbagai pemahaman spiritual menyertai kepemimpinan Soeharto. Dengan ini, saya dapat mengutarakan beberapa upaya yang dilakukan Soeharto untuk membangun kehidupan politik dan memeiliharanya.

Pertama, yaitu Politik Budaya dan Budaya Politik, merupakan sebuah ungkapan politik Soeharto dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Implementasinya tidak kita sampaikan, karena bila disampaikan, akan terlalu banyak dan menyita halaman. Namun, yang dimaksudkan Soeharto, yaitu sikap, perilaku, dan pemikiran politik yang didasari serta disertai pemahaman budaya. Sebagai bangsa Indonesia, budaya kita adalah budaya Indonesia, yakni sebuah budaya yang mengandung unsur Bhinneka Tunggal Ika, Budaya, Pancasila, Keimanan, dan berwawasan Nusantara.

Ketika Soeharto membicarakan politik dalam ideologi, politik dibangun dan didirikan atas sebuah negara. Indonesia sebagai negara demokrasi, maka Politik Indonesia adalah alat demokrasi. Di mana kita tahu, Demokrasi yang diberlakukan oleh Soeharto adalah demokrasi Pancasila, maka kehidupan politik yang dikembangkan adalah politik Pancasila, sesuai dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Karena itu, pengawasan terhadap partai sangat ketat, sehingga tidak ada dan tidak dikenal ideologi partai seperti sekarang ini.

Politik dalam keimanan pada masa Soeharto juga diterapkan. Yaitu Manusia hidup dalam keimanan, manusia berpolitik selayaknya ada dalam keimanan. Walaupun bersifat hanya bagian kecil dari kehidupan sesungguhnya, namun, kehidupan politik menjadi penentu bagi kelangsungan hidup seseorang ataupun sebuah bangsa. Dalam berpolitik, kita sebaiknya tidak hanya mengembangkan sesuai teori akademi dan rasionalistas yang berkembang. Namun, sebaiknya juga harus disertai pemahaman dan spirit keagamaan dan keimanan. Maka dari itu, norma kehidupan politik bisa dibatasi dan terbatasi oleh pemahaman dan pemikiran yang dianut oleh partai politik.

Soeharto telah membangun politik yang beradab. Saat itu, dibangun sebuah politik yang berlandaskan perilaku yang berperikemanusiaan. Yaitu sebuah perilaku yang memiliki keseimbangan antara kepentingan jasmani dan rohani. Artinya, sebuah politik yang memiliki tenggang rasa dan toleransi, serta saling pengertian di dalam realitasnya. Atau, pada masa itu, dikenal sebagai kepentingan umum. Kepentingan umum dalam politik, yaitu kepentingan nasional Bangsa Indonesia.

Soeharto selalu membangun politik dalam spirit kebangsaan. Spirit kebangsaan, yaitu spirit persatuan dan kesatuan, sehingga selama kepemimpinan Soeharto, kehidupan politik aman, tenang, tentram, dan damai. Pertikaian partai dan konflik yang disebabkan akan timbulnya permasalahan, tidak ada. Hanya ada riak kecil yang sifatnya sebagai tampilan identitas dari sebuah kolompok, memang ada. Misalnya, pada tahun 1978, ada kegiatan kerusuhan yang dipelopori oleh ekstrim kiri. Kemudian, ada juga kerusuhan di Tanjung Priok yang disponsori oleh ekstrim kanan. Tetapi, semua dapat diatasi. Beberapa kegiatan teroris dan komando jihad, bisa teratasi.

KEHIDUPAN YANG SEIMBANG PADA MASA SOEHARTO MEMIMPIN GOLKAR

Pada era Soeharto, pada seluruh bidang kehidupan, berkembang prinsip hidup yang seimbang antara makan untuk rohani, makanan untuk jiwa, dan makan untuk tubuh. Semua lengkap tersedia. Rakyat tidak susah mengantri atau mengikuti aturan birokrasi yang menghambat kelancaran pelayanan. Maka, bangsa Indonesia pada masa itu melimpah sejahtera. Kegiatan rohani benar-benar menyejukan hati dan pikiran. Kegiatan kejiwaan benar-benar terhibur dengan sarana dan prasarana budaya yang disiapkan. Untuk merawat tubuh pun, kita tersedia obat dan rumah sakit yang siap melayani 24 jam.

Ketika memimpin Golkar, Soeharto membangun manusia seutuhnya. Manusia, menurut Soeharto, memiliki tiga dimensi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Yang digambarkan roh, artinya, nyawa yang menjadi sumber kehidupan manusia. Sedangkan jiwa digambarkan sebagai akal, pikiran, dan perasaan. Sedangkan tubuh adalah darah dan daging, serta kerangka tulang yang membentuknya. Ketiga, menurut Soeharto, tidak boleh ada yang sakit. Ketiganya harus dipenuhi kebutuhannya. Karena itu, pembangunan, perubahan, dan kegiatan politik Indonesia harus memiliki tujuan untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut.

Soeharto juga membangun kerjasama antara TNI dan rakyat. Seorang manusia diberi kekuatan hidup yang namanya nyawa atau roh. Sedangkan sebuah negara, roh kebangsaan atau nyawa kebangasaan Indonesia adalah kerjasama TNI bersama rakyat. Tanpa kerjasama antara TNI dan rakyat, mustahil Indonesia akan dapat tegak kokoh berdiri. Bila Indonesia terguncang, maka kehidupan politik juga akan mengalami gangguan. Dengan demikian, maka kehidupan kebangsaan akan menjadi kurang sehat.

Bagaimanapun, kepemimpinan Soeharto dalam Golkar, bisa menjadi pembelajaran dari masa lalu yang bisa dijadikan teladan, dan mana yang harus dihindari atau untuk tidak ditiru. Soeharto dan sistim pemerintahan adalah bagian dari ketidaksempurnaan itu. Sejarah adalah bagian dari kewaspadaan nasional. Bagi saya, Soeharto dan kepemimpinannya dalam GOLKAR adalah bagian dari membangun NKRI harga mati.

Eko Ismadi adalah Pengamat Politik dan Militer