Atasi Gizi Buruk di NTB, Keberadaan Kader Perlu Dimaksimalkan

MATARAM — Keberadaan kader Posyandu di tingkat Kelurahan dan lingkungan memiliki peran strategis dan dapat menjadi ujung tombak menekan angka gizi buruk di seluruh wilayah Kabupaten Kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kader Posyandu merupakan mitra strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak dalam upaya menekan angka gizi buruk pada anak balita,” kata Wakil Ketua TP.PKK NTB, Hj. Syamsiah di Mataram di acara Pertemuan dalam rangka Mempercepat Penurunan Angka Gizi Kurang maupun Gizi Buruk di Mataram, Kamis (28/9/2017).

Mengingat, kader posyandu bersentuhan dan mengetahui secara langsung kondisi masyarakat termasuk tentang kebiasaan dan pola hidup sehari-hari masyarakat yang kemudian menyebabkan anak mengalami kekurangan atau gizi buruk.

Karena itulah PKK sebagai mitra pemerintah termasuk Dinas Kesehatan melalui Puskesmas perlu lebih perlu terus membangun sinergitas dalam upaya menekan angka gizi buruk di NTB, dengan melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas para kader posyandu.

“Sebab dari tangan merekalah proses pendataan dan pencegahan akan lebih efektif dilakukan,” katanya.

Dijelaskan Syamsiah, kasus gizi buruk sendiri secara umum disebabkan dua faktor, faktor langsung dan tidak langsung. Secara langsung akibat infeksi, kelainan bawaan asupan gizi buruk. Penyebab tidak langsung karena pola asuh yang tidak tepat termasuk kemiskinan.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB, Nurhandini Eka Dewi menyebutkan, selama kurun waktu tahun 2016 saja, jumlah kasus gizi buruk yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota NTB mencapai 328 kasus. Besarnya jumlah tersebut, membuat Dinkes gencar melakukan pendataan melalui Posyandu maupun masyarakat yang datang memeriksakan diri ke Puskesmas maupun RSUD.

“Masih tingginya kasus gizi buruk di NTB, selain disebabkan karena pola asuh dan asupan gizi yang tidak tepat, juga karena faktor kemiskinan sebagai faktor paling dominan,” kata Nurhandini.

Menurut Nurhandini, kalau sudah bicara kemiskinan, domain kerjanya bukan lagi Dinkes NTB yang bisa menangani, tapi di dalamnya bisa masuk sosial, perdagangan dan memberikan modal untuk berkarya.

Selain itu, pola asuh juga menjadi salah satu penyebab kasus gizi buruk di NTB, mengingat minimnya pengetahuan tentang asupan gizi kepada anak. Akibat sebagian besar ibu-ibu di NTB berpendidikan rendah dengan rata-rata pendidikan antara enam sampai tujuh tahun.

Dikes NTB sendiri telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) penelitian antara Pemda NTB dengan Kementerian Kesehatan melaui Gerakan Masyarakat untuk Sehat (Germas), tidak saja menyentuh dari sisi kebijakannya saja, tapi juga pola penanganan dilakukan.

Dalam Germas tersebut, Puskesmas nantinya dalam melakukan pendataan dan penanganan kasus gizi buruk akan menerapkan pola pendekatan keluarga dan tidak saja menunggu masyarakat datang melakukan pemeriksaan anaknya atau melalui kader Posyandu. Tapi akan turun langsung mendatangi dan mengetuk pintu setiap rumah keluarga satu ke keluarga lain.

“Dengan pendekatan keluarga tersebut, kemungkinan jumlah kasus gizi buruk akan bertambah itu akan kita gempur untuk segera mendapatkan penanganan dan mencegah kemunculan kasus baru,” tegasnya.