Ribuan Warga Jateng Unjukrasa Tolak Full Day School

SEMARANG — Ribuan orang yang tergabung dalam Koalisis Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP), memadati halaman Gubernur dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (21/7/2017). Ribuan orang ini melakukan aksi damai menolak Peraturan 5 Hari Sekolah atau yang populer disebut full day school (FDS).

Ketua aksi, H. Hudallah Ridwan, menjelaskan, massa yang tergabung dalam KMPP merupakan elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. “Permen tentang 5 hari sekolah ini jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah tetap saja memaksa untuk diberlakukan. Karena itu, ketika kata-kata tak lagi bermakna, maka aksi adalah solusi,” papar Hudallah.

Menurut Hudallah, pemberlakuan full day school ditinjau dari berbagai sisi lebih banyak mengandung madlarat (bahaya) daripada mashlahat-nya (manfaatnya). Dari sisi kultural, mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di dalam madrasah diniyah. Dari sisi sarana dan prasarana masih banyak sekolah, bahkan rata-rata, belum memadai.

Adapun dalam aksi tolak full day school ini terdapat 3 pernyataan sikap. Pertama, menolak dengan tegas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Kedua, menolak dengan tegas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan tetap memaksakan kehendak menerapkan 5 Hari Sekolah di satuan pendidikan tanpa memperhatikan aspriasi yang berkembang di masyarakat. Ketiga, Meminta kepada Presiden RI untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan tidak menghilangkan eksistensi pendidikan keagamaan di Indonesia.