Ribuan Warga Jateng Unjukrasa Tolak Full Day School
SEMARANG — Ribuan orang yang tergabung dalam Koalisis Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP), memadati halaman Gubernur dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (21/7/2017). Ribuan orang ini melakukan aksi damai menolak Peraturan 5 Hari Sekolah atau yang populer disebut full day school (FDS).
Ketua aksi, H. Hudallah Ridwan, menjelaskan, massa yang tergabung dalam KMPP merupakan elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. “Permen tentang 5 hari sekolah ini jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah tetap saja memaksa untuk diberlakukan. Karena itu, ketika kata-kata tak lagi bermakna, maka aksi adalah solusi,” papar Hudallah.
Menurut Hudallah, pemberlakuan full day school ditinjau dari berbagai sisi lebih banyak mengandung madlarat (bahaya) daripada mashlahat-nya (manfaatnya). Dari sisi kultural, mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di dalam madrasah diniyah. Dari sisi sarana dan prasarana masih banyak sekolah, bahkan rata-rata, belum memadai.
Adapun dalam aksi tolak full day school ini terdapat 3 pernyataan sikap. Pertama, menolak dengan tegas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Kedua, menolak dengan tegas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan tetap memaksakan kehendak menerapkan 5 Hari Sekolah di satuan pendidikan tanpa memperhatikan aspriasi yang berkembang di masyarakat. Ketiga, Meminta kepada Presiden RI untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan tidak menghilangkan eksistensi pendidikan keagamaan di Indonesia.
Sementara itu, salah satu peserta aksi, Aris Prasetyo, menambahkan, salah satu yang melatarbelakangi penolakan full day school adalah karena aturan ini akan mengancam keberadaan Madrasah Diniyah, khususnya di Jawa Tengah.
“Jika aturan full day school ini diterapkan, maka anak sekolah akan pulang sore. Padahal, kegiatan pembelajaran di Madrasah dan pesantren dilakukan pada sore hari setalah pulang sekolah, sehingga aturan ini sangat merugikan pihak Madrasah Diniyah dan Pesantren, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan jika aktivitas pembelajaran di Madrasah Diniyah atau Pesantren baru dilakukan malamnya, tentu itu akan memberatkan anak sekolah, karena jadwal belajar yang terlalu padat”, ujar Aris.
Selain itu, menurut Aris, masalah pendidikan karakter selama ini juga sudah di-back up oleh Madrasah Diniyah dan Pesantren. Sehingga seharusnya pemerintah mendukung adanya Madrasah Diniyah dan Pesantren, bukan malah seolah ingin menghapuskan keberadaan Madrasah diniyah dan Pesantren yang selama ini terbukti berhasil melakukan pendidikan karakter bagi anak-anak Indonesia.
“Saya berharap bahwa aspirasi kami dalam menolak full day school ini dapat didengarkan oleh para pemangku kebijakan dan ditanggapi dengan baik. Kami juga berharap Gubernur Ganjar Pranowo ikut mendukung aksi kami dalam menolak full day school”, katanya.
Menurut Aris, untuk masa aksi sendiri tidak hanya berasal dari Kota Semarang. Melainkan berasal dari Kota/Kabupateng se-Jawa Tengah, seperti Kendal, Demak, Batang, Pekalongan dan sekitarnya.
Ribuan massa melakukan aksi damai menolak full day school diawali dengan sholat Jumat di Masjid Baiturrahman Semarang. Kemudian long march di Jalan Pahlawan menuju Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah.