Gubernur Kalsel Minta Pejabat Baru Berkerja Serius

“Saya percaya saudara bisa menjalankan amanat tugas. Jabatan ini hanya amanah, yang sewaktu-waktu bisa diganti. Jadi saudara harus bekerja sebaik-baiknya,” ujar Sahbirin pada kegiatan pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon II, III, dan IV Pemprov Kalsel, Selasa (3/1/2017).

Sahbirin Noor mengaku tidak segan memberikan sanksi pemecatan terhadap pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana berat, seperti penyalahgunaan narkoba atau berbuat korupsi. Ia juga akan rutin mengevaluasi kinerja para pejabat setiap bulan.

“Pergantian pejabat bisa setahun setelah pejabat menduduki jabatannya, melihat kinerja dulu,” ujar pria yang akrab dipanggil Paman Birin itu. Ia memprediksi proses penggantian pejabat paling cepat tiga bulan setelah penilaian rutin atau selambatnya 1 tahun setelah pejabat dilantik. 

Gubernur Sahbirin Noor merotasi dan mengukuhkan sebanyak 31 pejabat eselon II, 222 pegawai struktural eselon III, dan 579 pegawai fungsional eselon  IV di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Di antara pejabat yang dilantik adalah Rusdianyah sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Nurul Fajar Desira sebagai Kepala Bappeda, dan Kurnadiansyah sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol.

Rotasi besar-besaran ini merespons implementasi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Namun, Sahbirin belum menetapkan pejabat definitif pada posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Ia akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan kepala dinas atau badan yang kosong tersebut. 

Menurut Sahbirin, jika tidak ada kendala, maka proses pendaftaran lelang jabatan dibuka pada Kamis (5/1/2017) dan diharapkan, pejabat definitif sudah ditetapkan pada Februari 2017. “Mudah-mudahan Februari segera ada pelantikan lagi,” ujar dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi mengatakan, pejabat baru mesti memiliki program unggulan untuk menopang pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan. Ia menyoroti posisi Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum,  Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Dijelaskan, kelima dinas itu bersentuhan dengan layanan kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Selatan. “Pertanian kan masih yang utama, sektor perdagangan juga penopang aktivitas ekonomi,” ujar Sutarto. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Selatan, Perkasa Alam menyatakan, proses lelang jabatan tahap kedua sama dengan lelang jabatan tahap pertama lalu. Para pelamar atau calon pejabat harus mengikuti sejumlah tahapan seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.

Bila dinyatakan lulus, calon pejabat masih menunggu proses pemilihan yang sepenuhnya wewenang gubernur. Tahapan lelang jabatan butuh waktu sekitar satu bulan.