Fraksi PKS DPR RI: 14 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belum Efektif Majukan Perekonomian

RABU, 14 DESEMBER 2016
 
JAKARTA — Di penghujung tahun 2016, semestinya muncul saran perbaikan bagi para pengambil kebijakan ekonomi agar ketika memasuki tahun 2017 mendatang kondisi ekonomi Indonesia makin meningkat, baik kuantitas angka-angka pertumbuhannya maupun yang lebih penting meningkat kualitasnya.

Dalam kajian refleksi akhir tahun, Fraksi PKS DPR RI menyatakan 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS DPR RI), Jazuli Juwaini, dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017 di Lantai 3, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Jazuli menyampaikan, Fraksi PKS selalu menghargai kerja keras pemerintah, meskipun dalam kondisi ekonomi dunia yang kurang baik, tapi masih bisa menjaga pertumbuhan di angka 5 persen. Pihaknya juga tidak menutup mata, secara kualitas mengalami penurunan, dan masih jauh dari pemenuhan target pertumbuhan 7 persen selama lima tahun sampai 2019, seperti janji Jokowi-JK.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan Triwulan III-2016, pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 5,02% dengan prediksi sampai akhir tahun mencapai 5,037%. Masih di bawah target pertumbuhan yang dipatok 5.2% dalam APBNP-2016.

Hal itu, jelas dia, menandakan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan. Dengan kata lain, pemerintah belum bekerja secara efektif dalam mengawal perekonomian nasional. Kendati demikian, menurutnya, Fraksi PKS enggan hanya berpatok pada angka-angka pertumbuhan, lalu abai pada dampaknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu catatan tentang kualitas pertumbuhan bagi kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan sangat penting dicermati dan didalami.

Adapun merujuk pada kajian tim ekonomi Fraksi PKS, pertumbuhan ekonomi rendah kualitasnya. Sebab, Tutur Jazuli, pertumbuhan ekonomi rendah dalam menyerap tenaga kerja karena banyak ditopang sektor jasa yang minim penyerapan tenaga kerja. Bukan lagi bersumber dari sektor manufaktur dan sektor pertanian yang kaya akan padat karya. Akibatnya, dampak pada penurunan angka kemiskinan juga tidak signifikan.

“Tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir, yakni lapangan usaha padat karya, seperti sektor informasi dan komunikasi (9,2%), jasa keuangan dan asuransi (8,83%), dan transportasi-pergudangan (8,2%),” ungkapnya.

Menurutnya, struktur perekonomian nasional pun masih bertumpu pada kekuatan sektor konsumsi rumah tangga sehingga sangat rentan terhadap gejolak inflasi. Ia menilai, pemerintah boleh berbangga, saat inflasi umum (headline inflation) cukup rendah. Namun, pemerintah perlu memperbaiki pergerakan inflasi harga barang-barang bergejolak (volatile food) yang jauh di atas inflasi umum. Kelompok utama penyumbang inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Pemerintah seharusnya sudah memiliki jurus-jurus jitu untuk mengelola inflasi dari sisi penawaran (supply side) karena inflasi ini telah terjadi sejak lama.

Jazuli melanjutkan, pengelolaan inflasi lebih disasar melalui kebijakan moneter (demand side) yang justru kontraproduktif terhadap sektor rill. Dalam operasionalnya, saat inflasi tinggi, bank sentral akan menyedot dana dari perekonomian (terutama perbankan) sehingga menyebabkan suku bunga sulit untuk turun.

Selain itu, sambungnya, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,037%, terjadi penurunan pengangguran terbuka dari 7,56 juta orang (6,18%) menjadi 7,02 juta orang (5,5%). Dengan demikian, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 107.206 tenaga kerja. Elastisitas terus menurun bila dibandingkan dengan elastisitas tahun-tahun sebelumnya. Pada 2014, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen dapat menyerap 260.000 tenaga kerja, bahkan pada 2004 setiap 1 persen pertumbuhan menyerap 400.000 tenaga kerja.

“Hasil ini masih jauh dari janji Nawacita Presiden saat kampanye yang menargetkan terciptanya lapangan kerja untuk 2 juta orang per tahun sehingga totalnya adalah 10 juta orang selama 5 tahun pemerintahan. Padahal, janji ini sangat penting direalisasikan untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan,” imbuhnya.

Atas kondisi tersebut, bisa dikatakan investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, bahkan menyerap semua resources mulai dari anggaran APBN, SDM, menjadi prioritas pemerintah dalam dua tahun terakhir, ternyata tidak mampu banyak menyerap tenaga kerja besar dan sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah nyatanya juga belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Salah satunya terkait implementasi paket-paket tersebut di daerah tidak sejalan dengan kondisi daerah,” pungkasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS menyarankan pemerintah di tahun 2017 nanti harus bisa merancang kebijakan ekonomi yang baik dan mengimplementasikannya secara efektif guna mendorong mesin perekonomian menjadi lebih baik juga.

“Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi harus mendapat perhatian yang lebih serius, seperti manufaktur, pertanian dan perkebunan agar dampak pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat luas,” harapnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa