Akibat Banjir, Target Produksi Kalimantan Selatan Diprediksi Meleset

Kalimantan Selatan telah menargetkan produksi padi sebanyak 2,3 Juta Ton di atas lahan tanam seluas 500 Ribu Hektare di tahun 2016. Target itu melonjak ketimbang realisasi pada tahun 2014 yang hanya sebanyak 2,15 Juta Ton padi dengan tingkat produktifitas rata-rata 4,2 Ton Per Hektare. Meski dimungkinkan target produksi padi tahun ini tidak tercapai karena banjir, Fathurrahman optimis dampak penurunan  produksi padi tidak akan signifikan. Pasalnya, berdasar data yang diterimanya, lahan pertanian yang tergenang banjir se-Kalimantan Selatan hanya seluas  1.993 Hektar. Lahan pertanian yang sempat terendam itu tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tabalong, dan Balangan.

“Dari luas tanam 500 Ribu Hektar, yang dinyatakan puso hanya 1.500 Hektar. Jadi, pusonya kurang dari 1 Persen. Kecil pengaruhnya, banjirnya cuma lewat saja,” jelas Fathurrahman, Minggu (11/12/2016). 

Sementara itu, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofiksa (BMKG) untuk menginformasikan perubahan cuaca kepada kelompok tani. Pasalnya, petani butuh informasi cuaca yang akurat untuk mengantisipasi kerugian tanam akibat cuaca tak menentu. Sedangkan terkait ganti rugi, Fathurrahman akan memberikan ganti rugi terhadap petani yang menderita gagal panen, asal petani ikut asuransi pertanian. Pencairan premi asuransi pertanian ini atas kerusakan lahan di atas 75 Persen Per Hektarnya. 

“Tim Verifikator yang menilai, ada ganti rugi Rp 6 Juta Per Hektare. Petani yang tidak ikut asuransi hanya bisa mendapat bantuan bibit dan pupuk sesuai kemampuan daerah,” katanya. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Supian A.H, menuturkan, Kalimantan Selatan dalam status siaga banjir. Ia meyakini fenomena banjir baru akan mereda di bulan Januari 2017. Pihaknya sudah menyiapkan cadangan stok kebutuhan pokok bagi korban banjir dan tanah longsor bila terpaksa mengungsi. “Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong yang sempat berstatus darurat, tapi sekarang sudah siaga lagi,” kata Supian. 

Tak ingin bencana alam terus berulang, Supian menyiapkan skenario mitigasi bencana banjir dan tanah longsor melalui penghijauan di bantaran sungai dan perbukitan. Penggundulan hutan akibat pertambangan dan pembalakkan kayu segera direklamasi. “Ini desain jangka panjangnya, termasuk melibatkan perusahaan tambang,” ujarnya. 

Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, menambahkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Rp. 30 Miliar dalam APBD 2017 demi mendukung penghijauan di provinsi setempat. Melalui alokasi anggaran sebanyak itu, Haris ingin memberikan stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penghijauan. “Pembukaan lahan harus diikuti upaya penanaman kembali jenis pohon-pohon yang sudah ditebang. Menanam, menanam, dan menanam. Kami enggak mungkin berjalan sendiri,” pungkasnya.