Aliansi Pemuda Sumenep Minta SKPD di Evaluasi
SELASA, 29 MARET 2016
Jurnalis: M. Fahrul / Editor: Fadhlan Armey / Sumber foto: M. Fahrul
SUMENEP — Puluhan pemuda Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Dalam orasinya mereka meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera dilakukan evaluasi, pasalnya selama ini kinerjanya sangat amburadul, sehingga tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat.
|
| Aliansi Pemuda Sumenep lakukan Unjuk raasa di Kantor Bupati Sumenep |
“Kami minta pihak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga akan dapat diketahui sejauh mana kinerja para pimpinan SKPD tersebut, apakah sesuai dengan harapan atau hanya bisa menjadi kepala dinas saja tetapi tidak mampu menjalankan program yang baik bagi masyarakat,” kata Imam Arifin, kordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Sumenep, Selasa (29/3/2016).
Disebutkan, selama ini pemerintah daerah hanya terkesan diam saja, meskipun kinerja SKPD tidak sesuai dengan harapan masyarakat, belum ada pembenahan yang lebih baik, makanya Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan di daerah ini harus mengambil langkah kongkrit bagaimana agar seluruh SKPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami datang melakukan aksi ini, karena selama ini kinerja SKPD tidak beres, sepertinya bagi pemerintah tidak ada persoalan, sehingga tak jarang dinas bekerja tidak maksimal, sehingga masyarakat yang akan menjadi korban,” jelasnya.
“Kami minta segera lakukan evaluasi kinerja SKPD menjelang adanya mutasi jabatan, karena jangan sampai orang yang tidak kompeten dibidangnya sampai menjadi kepala dinas, jangan mengedepankan kepentingan politik, tetapi harus mengedepankan kepentingan rakyat,” paparnya.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa melakukan orasi dan membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera melaksana evaluasi SKPD setempat, namun sayangnya para pendemo tidak ditemui oleh satupun perwakilan dari pemerintah daerah, sehingga mereka membubarkan diri dengan rasa kecewa.