RUU HIP

Sejumlah tindakan irasional dari pemerintah, termasuk DPR didalamnya itulah yang banyak berkontribusi terhadap lemahnya kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat. Dan bahkan telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DPRD Kota Bekasi, sudah kedua kali menerima hal serupa, menolak RUU HIP. Artinya ada masalah dengan hal tersebut.

Mendesak pimpinan dan seluruh fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

Deklarasi ini bentuk pernyataan tegas menolak RUU HIP agar dihentikan tidak boleh dilanjut.

Sesuai dengan pidato Bung Karno yang tidak menyebut satu kata pun bahwa Pancasila adalah “ideologi”, di era Orde Baru, Pancasila dijadikan “azas” berbangsa dari negara yang multi agama, multi suku, multi bahasa, multi adat, multi budaya,…

RUU HIP itu jika ditetapkan menjadi UU jelas akan menghilangkan ruh Ketuhanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

"MUI tetap meminta hentikan RUU HIP itu. Kami lakukan lobi DPR, eksekutif dialog persuasif," ujar Wakil Ketua Umum MUI.