Prioritas Investasi Danantara

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 21/10/2026

 

 

Persoalan utama investasi Danantara bukan sekadar seberapa besar dana yang ditanamkan. Salah satu masalah utamanya adalah apakah modal negara dialokasikan kepada proyek yang paling bermanfaat bagi Indonesia.

Danantara mengelola aset negara dengan mandat menghasilkan keuntungan sekaligus manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya dana atau laba yang diperoleh.

Diperlukan ukuran yang jelas untuk menentukan proyek yang paling layak dibiayai. Ukuran itu seyognya menjadi panduan bersama.

Ukuran tersebut harus berakar pada Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan mandat negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Artinya, investasi tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Investasi juga harus memperkuat kedaulatan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Harus ada kontribusinya pada sebesar-besarnya kesejahteraan umum dan penguatan kedaulatan ekonomi bangsa.

Untuk menerjemahkan mandat konstitusi menjadi keputusan yang terukur, setiap calon proyek perlu dinilai berdasarkan delapan kriteria. Sebagai simulasi, bobot awal yang diusulkan ialah: pertumbuhan ekonomi dan produktivitas (20%); efek pengganda bagi perekonomian nasional (15%); penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (15%); penguatan kedaulatan ekonomi dan pengurangan ketergantungan impor (15%); nilai tambah domestik, teknologi, dan pemasok lokal (10%); kesejahteraan masyarakat dan pemerataan wilayah (10%); kelayakan finansial dan efisiensi modal negara (10%); serta risiko, kelestarian lingkungan, dan kemampuan pelaksanaan (5%).

Kerangka ini memiliki landasan ekonomi yang kuat. Ialah Teori Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth Theory) yang menekankan produktivitas dan kapasitas produksi. Teori Pengganda Keynesian (Keynesian Multiplier Theory) yang menjelaskan bagaimana investasi mendorong kegiatan ekonomi lanjutan.

Selain itu, Teori Keterkaitan Industri (Industrial Linkage Theory) menjelaskan besarnya manfaat proyek bagi pemasok lokal, UMKM, dan industri pendukung. Analisis ini dapat diperkuat dengan konsep Nilai Tambah Domestik (Domestic Value Added) dan Dampak Limpahan Ekonomi (Economic Spillover Effects) untuk menilai distribusi manfaat investasi terhadap perekonomian nasional.

Dengan demikian, seluruh manfaat tersebut perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, penguatan industri dalam negeri, dan kedaulatan ekonomi nasional. Bukan sekedar bisnis untuk bisnis.

Urgensi penilaian ini perlu dilihat dari skala investasi yang direncanakan. Pada Juli 2026, Danantara dilaporkan menggarap proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja.

Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi. Masalahnya nilai investasi yang diumumkan dan pekerjaan yang diproyeksikan tidak otomatis mencerminkan realisasi dana ataupun manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

Setiap proyek Danantara karena itu perlu diberi skor dengan skala seragam. Nilai tiap kriteria dikalikan bobotnya, kemudian dijumlahkan menjadi skor akhir. Proyek dengan skor tertinggi menjadi kandidat prioritas pendanaan, sepanjang memenuhi persyaratan kelayakan teknis, tata kelola, dan pengendalian risiko.

Sistem penilaian ini sebaiknya diwujudkan dalam aplikasi digital yang terbuka bagi publik. Masyarakat yang memerlukan dapat menelusuri kriteria, bobot, skor proyek, alasan pemilihan, perkembangan realisasi, dan hasil evaluasinya. Informasi sensitif dapat dikecualikan secara terbatas, tetapi tidak menjadi alasan menutup akuntabilitas.

Pada akhirnya, Danantara bukan sekadar instrumen untuk memperbesar investasi. Ia harus mengarahkan modal negara kepada proyek yang paling bermanfaat bagi bangsa.

Keputusan investasi harus terukur, dapat dibandingkan, dan dapat dievaluasi publik. Dengan demikian, amanat konstitusi dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan produktif, kedaulatan ekonomi yang kuat, dan kesejahteraan yang lebih luas.

 

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Esai Legal Analyst. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.

Lihat juga...