Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 20/10/2026
Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto resmi memulai pemerintahannya. Ia membawa komitmen pemberantasan korupsi dan penguatan kedaulatan bangsa.
Dua tahun berselang, sejumlah program prioritas telah berjalan dan berbagai indikator sosial-ekonomi menunjukkan perbaikan. Namun, sejauh mana capaian tersebut telah menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat?
Sejumlah langkah patut dicatat. Makan Bergizi Gratis (MBG) (57 juta penerima manfaat; realisasi anggaran Rp153,2 triliun hingga September 2026). Cek Kesehatan Gratis (CKG) (105,1 juta peserta pada awal Oktober 2026). Revitalisasi sekolah (16.167 satuan pendidikan pada 2025; target 71.744 pada 2026). Digitalisasi pembelajaran.
Semuanya menunjukkan upaya memperluas pelayanan dasar. Mendorong tingka kesejahteraan umum masyarakat.
Program perumahan (target tiga juta rumah), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Langkah-langkah ini mencerminkan ambisi negara untuk tidak sekadar mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesejahteraan.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Indonesia mencapai 5,11 persen sepanjang 2025, sementara kemiskinan turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Meski demikian, 22,93 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan.
Perbaikan ini patut diapresiasi, tetapi tidak seluruhnya dapat diatribusikan kepada kebijakan pemerintah saat ini. Kualitas pekerjaan, upah riil, daya beli, dan ketimpangan tetap menjadi pekerjaan rumah.
Gejolak masyarakat juga memberi pesan penting. Demonstrasi dan kritik terhadap tunjangan pejabat, lapangan kerja, biaya hidup, korupsi, serta tata kelola pemerintahan memperlihatkan adanya jarak antara ambisi pembangunan dan rasa keadilan publik.
Kritik terhadap prioritas anggaran dan pelaksanaan program bukan berarti seluruh kebijakan harus ditolak. Sebaliknya, kritik perlu dibaca sebagai pengingat bahwa kepercayaan masyarakat tumbuh ketika kebijakan transparan, pelaksanaannya akuntabel, dan manfaatnya dirasakan secara merata.
Sejumlah program masih harus membuktikan hasil. MBG perlu menunjukkan dampak nyata terhadap gizi anak. CKG harus diikuti akses pengobatan. Revitalisasi sekolah mesti meningkatkan mutu pembelajaran.
Koperasi Merah Putih dan Danantara perlu menghasilkan usaha produktif, lapangan kerja berkualitas, serta nilai tambah di dalam negeri. Besarnya anggaran dan jumlah proyek tidak boleh menggantikan evaluasi manfaat.
Taruhan strategis jangka panjang pemerintahan ini terletak pada kualitas manusia dan transformasi ekonomi. Anak yang sehat dan terdidik menjadi fondasi produktivitas. Hilirisasi dan investasi produktif dapat memperkuat industri nasional. Sementara itu, ekonomi desa, ketahanan pangan, dan energi dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak global.
Jika terhubung dengan baik, program-program ini berpotensi mengubah Indonesia dari pasar dan pemasok bahan mentah menjadi bangsa yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen. Dari bangsa yang tergantung ekspor menjadi bangsa mandiri.
Dua tahun pertama memperlihatkan perluasan program prioritas sekaligus tantangan menjaga kepercayaan publik. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan berapa banyak program diluncurkan. Melainkan seberapa jauh kehidupan rakyat membaik, produktivitas meningkat, dan kedaulatan ekonomi menguat secara berkelanjutan.
Program pembangunan bukanlah atraksi sulap. Bisa berubah seketika. Presiden bukanlah pesulap. Ketika sejumlah indikator membaik, seyoyanya membangkitkan optimisme untuk akselersi perbaikan.
Dua tahun Presiden Prabowo belumlah berjalan cepat, apalagi berlari atau terbang. Masih berjalan lambat. Tapi ada progres.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Esai Legal Analyst. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.