Paradoks 2029: Prabowo-Dedi-Jokowi
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 30/08/2026
Pilpres 2029 masih jauh. Tetapi konfigurasi politiknya mulai memperlihatkan satu kemungkinan yang menarik. Prabowo-Dedi-Jokowi bukan sebagai satu tiket. Melainkan sebagai satu orbit kekuasaan.
Survei SMRC Juli 2026 memang menunjukkan paradoks. Dedi Mulyadi mencapai 35 persen, sedangkan Prabowo 14,5 persen. Dalam simulasi dua nama, Dedi bahkan unggul 59 persen berbanding 28,3 persen atas Prabowo.
Namun angka itu tidak otomatis menjadikan Dedi kandidat lebih siap. Dedi punya popularitas, tetapi belum memiliki kendaraan nasional yang berdiri sendiri. Ia masih kader Gerindra.
Justru di situlah peluang Prabowo. Popularitas Dedi dapat menjadi aset Prabowo. Bukan ancaman, jika Dedi tetap berada di dalam barisan.
Dedi maju sebagai capres melawan Prabowo berarti mengambil risiko besar. Itu berarti meninggalkan kendaraan politiknya. Berhadapan dengan seorang petahana yang pada 2029 masih memegang kekuasaan, jaringan koalisi dan sumber daya politik pemerintahan.
Secara rasional, Prabowo-Dedi jauh lebih aman daripada Dedi melawan Prabowo. Aman bagi Prabowo, juga aman untuk Dedi.
Bagi Dedi, persoalannya bukan sekadar seberapa tinggi elektabilitas, melainkan siapa yang memegang kendali kekuasaan. Popularitas tanpa kendaraan dan tanpa akses kekuasaan tetap mengandung risiko besar.
Justru karena elektabilitasnya tinggi, posisi tawar Dedi terhadap Prabowo semakin kuat. Namun posisi tawar itu paling bernilai bila digunakan dari dalam. Bukan dengan mengambil risiko menjadi penantang petahana.
Bagi Dedi, menjadi cawapres juga bukan berarti kalah. Lima tahun sebagai wakil presiden memberinya legitimasi nasional, pengalaman pemerintahan dan jalan menuju 2034. Ia mengubah popularitas menjadi kekuasaan.
Dalam konfigurasi ini, Prabowo tidak perlu bertarung melawan kekuatan elektoral Dedi. Ia justru menggabungkannya ke dalam tiket.
Sebaliknya, jika Dedi memilih melawan, slot cawapres Prabowo dapat menjadi rebutan baru. Misalnya oleh Puan Maharani atau Gibran. Pasangan capres-cawapres bukan sekadar soal siapa yang paling populer, tetapi siapa yang mampu menggabungkan basis suara, mesin politik dan jaringan kekuasaan. Peluang Dedi bisa meredup jika mengambil posisi melawan.
Di sinilah posisi Jokowi menjadi menarik. Isu keretakan Prabowo-Jokowi memang muncul, tetapi Jokowi tidak harus menjadi bagian formal tiket 2029. Ia cukup tetap berada dalam orbit Prabowo. Menjaga jaringan politiknya, dan menyiapkan Gibran untuk pertarungan 2034.
Dengan konfigurasi itu, kepentingan tiga kekuatan dapat bertemu. Prabowo membutuhkan popularitas Dedi. Dedi membutuhkan kendaraan dan kekuasaan Prabowo. Jokowi membutuhkan kesinambungan politik bagi Gibran.
Risikonya tentu ada. Prabowo harus menentukan apakah Dedi atau Gibran yang paling tepat untuk mendampinginya. Dedi pun harus percaya bahwa setelah 2029 tersedia jalan menuju 2034.
Namun jika kesepakatan itu tercapai, Pilpres 2029 bukan sekadar pertarungan mempertahankan kekuasaan. Ia menjadi proyek suksesi. Prabowo mempertahankan 2029. Dedi membangun legitimasi menuju 2034. Jokowi menjaga agar Gibran tetap berada dalam permainan.
Bagi Prabowo, persoalan utamanya bukan mengalahkan Dedi. Melainkan memastikan popularitas Dedi tetap menjadi bagian dari kekuatan pemerintah.
Jika Dedi keluar, keunggulan personal itu dapat berbalik menjadi ancaman. Prabowo melawan orang yang popularitasnya tinggi. Walaupun juga berpotensi menyisakan blunder bagi Dedi sendiri. .
Karena itu, paradoks politik 2029 mungkin sederhana. Kekuatan terbesar Dedi justru bisa menjadi alasan mengapa ia tidak melawan Prabowo.
Jika Dedi tetap bersama Prabowo, popularitas yang hari ini tampak sebagai ancaman, dapat berubah menjadi salah satu modal terbesar petahana untuk menang. Skema itu juga tabungan peluang bagi Dedi pada 2034.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Independen, esais, aktivis reformasi 1998. Menulis tema/isu Sosial, Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.